BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melanjutkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan transformasi digital melalui reviu Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pedoman Pengembangan Government Chief Information Officer (GCIO) Tahap 2. Acara ini berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan pada hari Rabu, 13 November 2024, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, praktisi teknologi informasi, serta para pemangku kepentingan terkait.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Bapak Irwansyah, S.T, Pranata Komputer Ahli Muda di lingkup Provinsi Kalimantan Timur, yang mengarahkan diskusi secara sistematis untuk memastikan kesiapan seluruh pihak terkait dalam mengimplementasikan SPBE dan pengembangan peran GCIO di Kalimantan Timur. Dengan adanya GCIO, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung tercapainya pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
Salah satu narasumber yang turut mengisi acara secara daring adalah Bapak Mustofa, seorang IT trainer sekaligus praktisi IT dari Inixindo Jogja. Dalam paparannya, Mustofa menekankan pentingnya penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan SPBE dan GCIO, yang memerlukan dukungan baik dari sisi kebijakan maupun pelatihan teknis. “Transformasi digital tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan,” ujar Mustofa.
Ia menjelaskan bahwa GCIO berperan penting sebagai penggerak utama dalam transformasi digital di lingkungan pemerintahan, khususnya di Kalimantan Timur. “GCIO memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan kebijakan serta menyelaraskan kebutuhan teknologi dengan tujuan strategis pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola IT dan manajemen risiko teknologi,” tambah Mustofa dalam sesi daringnya.
Bapak Irwansyah, selaku pimpinan rapat, menjelaskan bahwa reviu Peta Rencana SPBE ini merupakan tahapan lanjutan untuk menilai sejauh mana implementasi SPBE dan peran GCIO di Kalimantan Timur. Beliau menambahkan bahwa pedoman GCIO yang dikembangkan akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan data dan informasi yang lebih baik. “Kami berharap dengan pelaksanaan SPBE yang terstruktur, Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital dan efisien,” tutur Irwansyah.
Dalam sesi diskusi, peserta juga membahas tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan SPBE secara komprehensif di berbagai instansi pemerintahan. Salah satu kendala yang diangkat adalah perlunya infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah Kaltim, termasuk daerah yang jauh dari pusat kota. Irwansyah menyatakan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak
Discussion about this post