Samarinda, Borneoupdate.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Salah satunya melalui percepatan transformasi digital. Hal itu menjadi bahasan utama dalam Public Insight bertema “Mewujudkan Smart Governance Melalui IKN sebagai Prototipe Tata Kelola Nasional” yang berlangsung di Aula Fisip Unmul, Minggu (21/9/2025).
Plt. Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, mengatakan percepatan digitalisasi menjadi langkah strategis yang harus pemerintah jalankan secara konsisten. Ia menyatakan transformasi digital tidak hanya menyentuh sisi teknologi, tetapi juga menyasar penguatan sistem sosial dan proses perencanaan.
“Saya menegaskan digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan alat. Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa mempercepat pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong transparansi pemerintah,” ujarnya.
Bambang menjelaskan posisi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru membuka ruang bagi daerah. Khususnya untuk menjadikan kawasan itu sebagai role model tata kelola digital nasional. Pemerintah daerah, lanjutnya, dapat belajar sekaligus menyesuaikan infrastruktur digital dengan standar yang diterapkan di IKN.
“Kita menjadikan IKN sebagai laboratorium kebijakan. Pemerintah bisa menguji dan menerapkan berbagai inovasi digital yang selanjutnya dapat kita replikasi di seluruh wilayah Kaltim,” jelasnya.
Bambang juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan transformasi digital berjalan efektif. Ia menilai akademisi, pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk memastikan penerapan teknologi mampu meningkatkan kualitas layanan publik.
“Transformasi digital tidak akan berjalan jika dikerjakan sendirian. Semua pihak harus terlibat agar perubahan ini betul-betul menghadirkan manfaat nyata,” tuturnya lagi.
Diskominfo Kaltim, menurut Bambang, saat ini terus mengakselerasi berbagai program digital, termasuk integrasi data, penguatan keamanan informasi, dan pengembangan layanan publik berbasis teknologi. Langkah itu, tambahnya, menjadi bagian dari upaya mempercepat terwujudnya smart governance di daerah.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur tapi memastikan seluruh sistem bekerja secara selaras. Jadi masyarakat bisa merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan transparan,” pungkasnya. (ANE/ADV/Diskominfo)
Discussion about this post