JAKARTA, 17 Januari 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan rencana penanganan permanen pada infrastruktur jalan segmen Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang di Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan rencana itu dilakukan untuk mengembalikan konektivitas jalan yang longsor akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu.
Berdasarkan hasil identifikasi teknis di lapangan, bencana tanah longsor pada segmen Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang itu terjadi di beberapa titik di Desa Simaninggir. Material lereng di lokasi longsor ini terus bergerak, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk pembangunan jalan darurat.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga nadi perekonomian dan sosial masyarakat saat bencana.
“Menjaga konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat perannya yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi logistik,” ujar Menteri Dody.
Meski saat ini segmen Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang sudah terhubung, jalur tersebut belum dapat dilalui kendaraan umum demi alasan keselamatan. Kementerian PU masih terus mengoptimalkan perbaikan jalan darurat di lokasi tersebut untuk meningkatkan aspek keselamatan. Saat ini, akses dari Tarutung ke Kota Sibolga dapat ditempuh melalui Jalan Nasional Ruas Bts. Kota Tarutung – Sp. Rampa – Poriaha – Sibolga.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Hardy Siahaan mengatakan saat ini masih terus dilakukan penanganan jalan darurat pada lokasi longsoran Desa Simaninggir. Sedangkan untuk penanganan permanen, Kementerian PU sedang melaksanakan survei detail dan membuat perencanaan.
Ada dua opsi utama yang sedang dipertimbangkan untuk penanganan permanen, yaitu: relokasi trase dengan memindahkan jalur ke area yang lebih aman dari potensi longsoran, atau mempertahankan trase awal namun dengan rekayasa teknis berupa pemotongan dan penyesuaian kemiringan tebing, serta pembangunan jembatan untuk meningkatkan aspek keamanan.
“Kami terus memantau kondisi infrastruktur di wilayah terdampak bencana serta melakukan langkah-langkah cepat dan tepat guna menjaga konektivitas antarwilayah tetap terjaga, salah satunya akses dari dan menuju Sibolga,” ungkap Hardy.
Paralel dengan rencana penanganan permanen Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang, Kementerian PU melalui BBPJN Sumut terus melakukan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan lainnya yang terdampak bencana.
Hingga 14 Januari 2026 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU mencatat progres signifikan di 12 kabupaten/kota terdampak. Tim dari Kementerian PU telah berhasil melakukan pembersihan dan perbaikan 263 titik longsoran tebing. Selain itu juga telah tuntas melakukan penanganan sementara 65 titik jalan amblas, penanganan sementara 19 titik jalan putus, dan melakukan penanganan sementara seluruh jembatan rusak. Genangan banjir juga telah surut di sejumlah lokasi.
Selain itu, Kementerian PU juga berhasil menghubungkan kembali konektivitas koridor jalan Tarutung–Sipirok sepanjang 68 km. Jalur ini masih terus disempurnakan melalui perbaikan detour demi keselamatan pengguna jalan. Koridor Sibolga–Batangtoru juga telah fungsional setelah pemasangan dua unit Jembatan Bailey di Sungai Garoga.
Memasuki awal tahun 2026, Kementerian PU mulai melaksanakan survei dan perencanaan detail yang akan dilanjutkan dengan penanganan permanen di sejumlah jalan utama yang terdampak bencana di Sumatera Utara, yaitu ruas jalan Tarutung – Sibolga, Tarutung – Sipirok – Padang Sidempuan, Sibolga – Batangtoru – Padang Sidempuan, Batangtoru – Singkuang, serta Batas Aceh – Barus – Sibolga.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.
Discussion about this post