Balikpapan, Borneoupdate.com – Penertiban menyeluruh terhadap pedagang kaki lima (PKL) Pasar Pandan Sari belum juga terlaksana. Padahal sebelumnya pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah menjadwalkannya di bulan Juni. Namun mengalami perubahan pelaksanaan karena ada kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Balikpapan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo mengatakan pihaknya sangat menunggu realisasi penertiban PKL di sana. Hal itu sebagai bukti tindakan tegas dari pemerintah terhadap keserawutan yang terjadi di pasar induk kota minyak. Apalagi satuan kerja terkait sudah berulang kali melakukan sosialisasi dan razia serupa.
“Kami menunggu komitmen penertiban secara tegas. Ini sudah masuk bulan Juli. Pihak pemerintah bilang akhir bulan bakal ada penertiban menyeluruh. Kami juga siap turun bersama,” ujarnya, Selasa (09/07).
Menurut Nelly, hingga saat ini memang belum ada solusi permanen untuk penertiban para PKL di Pasar Pandan Sari. Upaya yang ada masih terbatas pengawasan dan penertiban personel gabungan. Termasuk menempatkan dua pos penjagaan di luar bangunan pasar untuk mengingatkan pedagang agar mematuhi aturan.
“Para pedagang banyak lebih memilih berjualan di bahu jalan agar lebih mudah bertemu dengan konsumen. Itu alasan mereka. Kalau berjualan di dalam kan belum tentu ada pembeli. Makanya apa solusi untuk itu,” tuturnya lagi.
Nelly mengakui sulitnya mengubah kebiasaan para PKL yang sudah berjualan bertahun-tahun di luar bangunan pasar. Padahal pemeritah sudah menyediakan lahan berjualan sesuai jumlah PKL yang ada. Namun tetap saja banyak PKL yang memilih berjualan pada tempat terlarang. Akibatnya PKL yang lain pun turut melakukan hal yang sama.
“Ini kan sebenarnya sudah bertahun-tahun. Sulit juga merubah mereka secara langsung di lapangan. Makanya ayo kita saling dukung untuk penertiban secara tegas. Tadi kadis perdagangan bilang jadwalnya 23-25 Juli,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post