PPU, Borneoupdate.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan evaluasi terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini bertujuan agar penerima manfaat program ini tepat sasaran. Termasuk mencegah adanya warga miskin yang ternyata tidak mendapatkan BLT sesuai haknya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, menegaskan pentingnya ketelitian dalam menetapkan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Daerah Tahun 2025. Ia meminta penyaluran bantuan harus benar-benar tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
Dalam rapat penetapan hasil evaluasi penerima BLT Kemiskinan Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kantor Bupati PPU, Tohar menegaskan program tersebut memiliki tujuan jelas untuk membantu warga yang paling membutuhkan. Di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menaikkan derajat hidup warga setempat.
“Pertemuan hari ini yang pertama adalah untuk menyamakan persepsi kita atas spirit program ini. Harapannya, bantuan pemerintah ini dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” ujarnya, Kamis (27/02).
Tohar menjelaskan program BLT ini melibatkan tim khusus yang bertugas mendampingi kelompok penerima manfaat. Peran tim ini, menurutnya, sangat penting untuk memastikan proses penyaluran berjalan efektif dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Selama memenuhi syarat dan ketentuan maka warga penerima manfaat akan terlayani.
“Tim ini akan berperan sebagai pendamping penerima manfaat. Karena itulah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan serius. Program ini merupakan amanah pemerintah yang harus kita dukung penuh agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Tohar menambahkan keberadaan tim pendamping menjadi sangat krusial karena tidak semua masyarakat secara otomatis berhak menerima bantuan tersebut. “Andaikan semua warga berhak menerima, maka tidak perlu ada tim verifikasi. Namun, karena hanya masyarakat tertentu yang layak mendapatkan bantuan ini, kita harus benar-benar mengenali siapa mereka,” tuturnya lagi.
Lebih lanjut, Tohar mengingatkan agar semua pihak yang terlibat bersikap profesional dan mengutamakan transparansi dalam proses verifikasi. Ia berharap tidak ada kesalahan data yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Kita semua harus bekerja dengan teliti dan hati-hati. Jangan sampai ada warga yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan hanya karena kelalaian kita,” pungkasnya. (*/ANA/DiskominfoPPU)
Discussion about this post