PPU, Borneoupdate.com – Hingga kini Kabupaten Penajam Paser Utara masih kekurangan tenaga pendidik. Kondisi itu memerlukan penanganan yang cepat dari pemerintah daerah. Karena sektor pendidikan akan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal ke depannya. Apalagi wilayah ini menjadi salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menyikapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Syarifuddin HR meminta Disdikbud secepatnya menyelesaikan persoalan kekurangan tenaga guru di sekolah negeri. Sebab dengan kondisi kurangnya tenaga pengajar, dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di kota minyak. Meski pemerintah tahun ini sudah membuka formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Ini persoalan yang mendesak untuk diselesaikan. Apalagi saat ada guru dengan status honorer mengundurkan diri otomatis terjadi kekosongan tenaga pengajar. Disdikbud perlu cepat kasih solusi terkait tenaga pengajar ini,” ujarnya, Senin (25/03).
Selain itu lanjut Syarifuddin, pemerintah pusat juga mengamanatkan evaluasi terhadap jumlah tenaga honor terkait kebijakan P3K. Padahal di Kabupaten PPU yang menjadi honorer mayoritas merupakan tenaga pengajar. Sehingga jika harus ada pengurangan maka jumlah guru di kota ini nantinya semakin tidak seimbang dengan jumlah siswa.
“Guru ini ranahnya memang di pemerintah pusat. Dari daerah mengusulkan ke kementerian. Karena mereka yang punya wewenang dan DPRD hanya bisa mendorong ke sana agar dapat menambah kuota guru yang ada di PPU,” tuturnya lagi.
Menurut Syarifuddin keterbatasan jumlah tenaga pengajar ini juga menjadi salah satu kendala utama, jika pemerintah akan merealisasikan penambahan ruang belajar di sekolah negeri dalam beberapa tahun ke depan. Sebab jumlah guru menjadi tidak sebanding dengan jumlah siswa.
Dirinya menambahkan melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU pihaknya mendorong adanya berkomunikasi kepada Menpan RB dan Kementerian Pendidikan karena itu karena merupakan ranahnya.
“Jadi mubazir kalau kelasnya nambah tapi gurunya tidak ada. Yang tes P3K juga belum ada kejelasan berapa yang lulus dan bisa bertugas di Kabupaten PPU,” tambahnya. (SUS/Adv)
Discussion about this post