PPU, Borneoupdate.com – Bantuan infrastruktur daerah menjadi salah satu harapan bersama pembangunan ibu kota negara (IKN). Mengingat Kabupaten PPU mengalami perubahan luasan wilayah pasca penetapan pemindahan ibu kota tersebut. Hal ini menjadi harapan dari DPRD Kabupaten PPU agar pemerintah pusat bersedia mengucurkan anggaran khusus.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten PPU, Jhon Kenedi mengatakan pembangunan IKN harus berbanding lurus dengan daerah sekitar. Apalagi PPU menjadi penyangga utama setelah penetapan IKN di kecamatan Sepaku. Tentu warga dan pemerintah menginginkan ada dampak positif pembangunan infrastruktur di wilayah PPU yang lain.
“Makanya kami bersama Pemkab PPU akan meminta bantuan anggaran ke pemerintah pusat. Kita inginnya ada pemerataan pembangunan juga di sudut yang lain. Bukan hanya di titik IKN saja,” ujarnya kepada wartawan.
Untuk itu, lanjut Jhon, pihak Pemkab PPU sudah memasukkan permohonan ke Kementerian PPN/Bappenas. Isinya terkait usulan anggaran pembangunan infrastruktur khusus di PPU. Karena ada beberapa proyek fisik yang terkendala ketersediaan anggaran. Seperti jalan lingkar (coastal road) pesisir dan pelabuhan. Agar keberadaan fasilitas umum ini bisa mengimbangi pembangunan yang ada di IKN Nusantara.
“Usulannya sudah masuk di Kementerian PPN/Bappenas. Kita tinggal tunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut. Apa bentuk bantuan itu masih kami tunggu keputusan dari pusat,” tambahnya. (ADV/ SUS)
Discussion about this post