Balikpapan, Borneoupdate.com – Pemerintah Kota Balikpapan akan memprioritaskan program penanganan banjir dalam kegiatan anggaran di tahun 2022. Dimana untuk realisasinya, alokasi dana yang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kota Balikpapan tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp 150 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Andi Yusri Ramli mengatakan permasalahan banjir ini menjadi prioritas dari walikota sesuai visi misi yang disampaikan kepada masyarakat. Untuk itu, OPD yang dipimpinnya segera menindak lanjuti dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD Tahun 2022.
“Penanganan banjir ini kami prioritaskan di tahun depan. Ini sesuai dengan visi misi bapak Walikota tentang penyelesaian masalah banjir di masa kepemimpinan beliau,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/07).
Menurut Yusri, total anggaran fisik yang dimasukkan dalam pembahasan APBD Kota Balikpapan tahun 2022 mendatang mencapai Rp 330 miliar. Dari anggaran tersebut, separuhnya akan digunakan untuk program penanggulangan banjir dari hulu hingga hilirnya.
“Kita akan lihat bagaimana masalah banjir ini, kita urai dengan membangun beberapa fasilitas penanganan banjir. Kalau di PU itu dari Rp 330 miliar anggaran fisik sekitar separuhnya atau sekitar Rp 150 miliar itu untuk penanganan banjir,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Yusri, pihak PU juga akan merealisasikan beberapa program pendukung upaya penanganan banjir. Seperti peningkatan jalan yang lebih mengarahkan pada upaya mengurai titik banjir. Intinya pekerjaan fisik diarahkan mendukung penanggulangan banjir secara terpadu dan berkesinambungan.
“Meskipun isi kegiatannya tidak berbicara pada perbaikan saluran tapi arahnya adalah untuk membantu menangani masalah penanganan banjir, seperti halnya beberapa proyek penilaian jalan yang arahnya untuk membantu upaya menangani masalah banjir,” terangnya.
Tidak hanya itu, tambah Yusri, pihaknya juga akan bekerjasama dengan OPD lain dalam upaya penanganan banjir. Di antaranya dalam upaya peningkatan program penghijauan di sekitar daerah sungai ampal. Termasuk membatasi kegiatan pengupasan lahan di beberapa lokasi yang dapat berpotensi menimbulkan erosi serta meninggikan permukaan air. Sementara koordinasi dengan instansi lainnya dalam upaya menertibkan keberadaan pengembang untuk merealisasikan pembangunan bozem di wilayah perumahan.
“Untuk tahun ini, kita sudah mengoleksikan sekitar Rp 35 miliar untuk pembebasan lahan di kawasan hulu DAS ampal dan ada sekitar lagi Rp 9 miliar untuk saluran primernya, itu masih dana awal. Kalau masih kurang nanti kami akan mengajukan dana tambahan lagi. Karena nanti untuk pembangunan fisiknya akan diserahkan kepada Badan Wilayah Sungai Samarinda,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post