Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pengerjaan huntara ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi bagi warga yang sebelumnya harus bertahan di tenda pengungsian.
Saat ini progres fisik pembangunan huntara di lokasi tersebut telah mencapai sekitar 75 persen. Sebanyak 7 blok huntara diharapkan selesai terbangun pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen penuh Kementerian PU mendukung upaya penanganan pascabencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Percepatan ini dilakukan agar warga terdampak dapat segera beralih ke hunian yang lebih layak.
“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat. Selain hunian, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan sarana air bersih dan sanitasi,” ujar Menteri Dody.
Pembangunan huntara yang berlokasi di Gampong Bundar, Aceh Tamiang, terdiri atas 7 blok bangunan modular yang masing-masing dapat menampung 12 KK atau 48 jiwa. Secara keseluruhan, kawasan huntara ini dirancang untuk menampung sekitar 84 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 336 jiwa.
Dari total 7 blok utama yang dibangun, saat ini satu blok yang posisinya berada di bagian depan dan berbatasan langsung dengan jalan, masih difungsikan sementara sebagai area penyimpanan material guna mendukung penyelesaian sisa pekerjaan.
Untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan para penghuni selama masa tinggal sementara, kawasan huntara dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai. Fasilitas tersebut meliputi toilet komunal, jaringan air bersih dan sanitasi, serta instalasi listrik dan pencahayaan yang memadai untuk menunjang aktivitas harian warga.
Dari sisi teknis konstruksi, Kementerian PU menerapkan sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan. Teknologi ini dipilih karena karakteristiknya yang kuat, proses pembangunan yang cepat, namun tetap memberikan kenyamanan bagi penghuni.
Lingkup pekerjaan yang dilakukan mencakup pembangunan fondasi, pemasangan rangka modular, dinding, dan atap baja ringan. Selain itu, pekerjaan juga mencakup aspek Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) untuk memastikan seluruh utilitas bangunan berfungsi dengan baik.
Dengan tersedianya huntara ini, masyarakat diharapkan dapat menjalani masa pemulihan pascabencana dengan kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan saat berada di tenda pengungsian yang memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
Discussion about this post