Kutai Kartanegara, Borneoupdate.com – Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan keberhasilan kinerjanya di bidang pengendalian inflasi. Hal itu berbuah cukup manis dengan adanya insentif fiskal bagi daerah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di mana kabupaten ini mendapatkan dana sebesar Rp 9,8 Miliar dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) lantaran berhasil menekan laju inflasi di daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono mengungkapkan rahasianya di hadapan Bupati Kukar Edi Damansyah beserta Kepala OPD pada rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi dalam upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan di Kukar. Ia mengatakan, Kukar sudah menetapkan road map pengendalian inflasi daerah dari tahun 2022 – 2024. Peta tersebut menggambarkan rencana kegiatan mengenai cara Pemerintah Daerah mengendalikan kebijakan inflasi di Kukar.
“Memang Kukar telah menerima insentif fiskal yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi,”ujar Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutai Kartanegara itu, Selasa (17/10/2023).
Sunggono membeberkan, ada 6 upaya konkret yang telah dilakukan Pemkab Kukar dalam penanganan inflasi. Pertama, melaksanakan operasi pasar murah kerjasama Disperindag dengan Perum Bulog cabang Samarinda. Ini sudah terlaksana di 52 titik lokasi, dengan data kegiatan operasi pasar pada bulan September 2023 total kuantum terjual 84,093 kg komoditi beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu.
Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Keempat melaksanakan gerakan menanam. Kelima, merealisasikan belanja tidak terduga. Keenam, subsidi ongkos angkut yang bersumber dari APBD.
“Pengendalian inflasi ini, selain telah dilakukan oleh TPID diharapkan juga dilakukan secara bersama-sama dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa,” harapnya.
Sunggono tidak menampik, Kabupaten Kutai Kartanegara memang telah ditetapkan sebagai wilayah yang rawan pangan. Namun, status ini dtetapkan bukan karena kekurangan pangan, melainkan karena kurangnya tenaga kesehatan di Kukar. Oleh sebab itu, Sunggono juga telah menetapkan strategi untuk memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dalam merekrut tenaga kesehatan di seluruh kecamatan termasuk desa yang anggarannya dilekatkan pada BKKD.
Selain pada Desa, Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara juga akan dialokasikan anggatan untuk mengangkut barang dan orang ke wilayah yang sulit terjangkau oleh pangan. Di samping itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera melalui bantuan bagi nelayan, termasuk bantuan BBM.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono juga telah mewanti-wanti agar Disperindagkop Kukar harus bisa menyelesaikan target capaian kinerja untuk melakukan Sertifikasi Halal terhadap 60 ribu pelaku UMKM di Kutai Kartanegara.
“Ada 60 ribu UMKM di Kukar, tapi yang baru dianggarkan 500 juta karena pemerintah pusat telah menginstruksikan di tahun 2024 UMKM harus mempunyai sertifikasi halal,” tandasnya. (*/Adv)
Discussion about this post