Balikpapan, Borneoupdate.com – Pembangunan fisik masih menjadi prioritas utama masyarakat Kota Balikpapan untuk tahun depan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mencatat sektor infrastruktur mendominasi usulan Pokok Pikiran (Pokir) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Dominasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak warga terhadap perbaikan fasilitas publik di berbagai sudut kota. Sektor infrastruktur mencakup porsi yang sangat besar. Yakni mencapai 86 persen dari total usulan yang masuk. Angka ini menunjukkan warga masih mengeluhkan kondisi jalan, drainase, hingga penataan kawasan permukiman.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro, merincikan usulan tersebut mencakup berbagai bidang teknis. Mulai dari pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, hingga penataan kawasan permukiman. Semua itu menjadi bagian dari usulan masyarakat yang ditampung oleh para wakil rakyat.
“Infrastruktur memang masih mendominasi aspirasi masyarakat. Sebanyak 86 persen usulan pokir berada pada sektor ini. Jadi memang Pembangunan infrastruktur di kita masih dirasa kurang. Makanya usulannya banyak proyek fisik,” ujarnya, Ahad (05/04).
Selain infrastruktur, lanjut Budiono, DPRD juga memetakan usulan masyarakat pada sektor lainnya dengan persentase yang lebih kecil. Bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan menempati posisi kedua dengan besaran 8,26 persen. Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika menyerap 3,2 persen dari total aspirasi yang terkumpul.
Sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan ternyata memiliki persentase usulan yang cukup rendah. Bidang kesehatan hanya mencatat 2,1 persen usulan, sementara bidang lingkungan hidup sebesar 1,2 persen. Bidang pendidikan bahkan menjadi yang terkecil dengan hanya menyerap 0,7 persen dari keseluruhan pokir.
“Usulan ini permintaan langsung dari daerah pemilihan para anggota dewan. Jadi wakil rakyat menghimpun poin-poin tersebut melalui kegiatan reses dan pertemuan bersama warga. Tugas kami ya mengawal usulan ini jika memungkinkan,” jelasnya.
Menurut Budiono, pihaknya tetap memastikan rencana pembangunan tahun 2027 berbasis pada masalah nyata di lingkungan masyarakat. Karena memang faktanya fasilitas fisik masih kurang. Terutama pada jalan lingkungan dan drainase. Otomatis sektor infrastruktur yang terus mendominasi dalam pengajuan anggaran setiap tahun.
“Kami terus mengawal agar usulan prioritas ini masuk dalam skema pembangunan daerah. Pemerintah kota tinggal menyelaraskan anggaran dengan kebutuhan fisik yang sangat tinggi ini. Kita tetap berhitung dengan ketersediaan dana daerah,” tambahnya. (man)
Discussion about this post