PPU, Borneoupdate.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya membangun sistem yang berbasis digital. Keberadaan sistem ini menuntut semua satuan kerja memanfaatkannya secara maksimal. Agar kinerja pemerintah bisa terus meningkat dan terukur sesuai aturan yang berlaku.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Nicko Herlambang meminta partisipasi aktif dari seluruh OPD dalam menginput data secara rutin dan akurat ke dalam sistem. Karena keberhasilan implementasi SILAT PESUT bergantung pada kedisiplinan dan kolaborasi antarpengguna.
“Saya minta seluruh perangkat daerah tidak hanya menganggap ini sebagai sistem tambahan. Tapi menjadikannya bagian dari budaya kerja. Ini bukan proyek teknologi semata. Ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi kita,” ujarnya, Kamis (10/04).
Untuk itu, Nicko menekankan bahwa keberhasilan sistem ini bergantung sepenuhnya pada keterlibatan aktif seluruh OPD. Di mana mereka harus disiplin melakukan penginputan data ke dalam SILAT PESUT setiap hari. Sebab dirinya melihat sistem ini sebagai salah satu pilar penting reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab PPU.
Ia menilai data yang akurat dan real-time memiliki peran strategis bagi kebijakan pemerintah setempat. Mulai dari pengambilan keputusan, evaluasi kinerja dan pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam menginput dan memperbarui data secara berkala.
“Kita tidak bisa lagi bekerja berdasarkan asumsi. Pemerintahan modern harus berbasis data. Nah sistem SILAT PESUT ini menjadi jembatan kita untuk mewujudkan itu. Makanya kita harus siap merubah cara kerja terhadap perkembangan zaman,” jelasnya.
Menurut Nicko, Pemkab PPU akan terus mengembangkan fitur dan cakupan SILAT PESUT. Tujuannya agar mampu menjawab kompleksitas tantangan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik di masa depan. Sehingga aplikasi yang ada tidak sebatas inovasi. Tetapi juga membangun pondasi budaya kerja yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Kami rasa ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah. Agar ada reformasi birokrasi di tingkat daerah melalui kolaborasi dan teknologi. Kami tidak berhenti di peluncuran. Akan ada evaluasi dan pembangan terus atas sistem ini,” tambahnya. (*/ANA/DiskominfoPPU)
Discussion about this post