Balikpapan, Borneoupdate.com – Operasional perusahaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip praktek tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Implementasi GCG ini tidak hanya melibatkan internal perusahaan namun juga pihak eksternal perusahaan. Salah satu bentuk implementasi pelaksanaan GCG tersebut melalui pencegahan tindakan fraud/penyuapan. Untuk memastikan hal tersebut, Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan menggelar kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Banua Patra, Balikpapan (Rabu, 07/06).
Kegiatan Sosialisasi SMAP ini ditujukan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. PT KPI Unit Balikpapan mengundang perwakilan dari Kelurahan Marga Sari, Margo Mulyo, Baru Tengah, Karang Jati, Baru Ilir, dan Prapatan. Turut hadir juga Danramil Balikpapan Barat, Wakil Kepala Polsek Balikpapan Barat, dan perwakilan Kecamatan Balikpapan Barat.
“Kegiatan sosialisasi ini rutin dilakukan PT KPI Unit Balikpapan setiap tahunnya. Perlu ada kontinuitas komunikasi agar terus mengingatkan pekerja maupun masyarakat terkait budaya good corporate governance yang diterapkan di perusahaan,” kata Area Manager Communication, Relation & CSR PT KPI Unit Balikpapan Ely Chandra Perangin Angin.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Chandra berharap masyarakat di wilayah Ring I perusahaan dapat memahami bagaimana implementasi SMAP dan membantu perusahaan menjalankan hal tersebut. “Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam penerapan aspek GCG di perusahaan,” kata Chandra.
Sementara itu, Area Manager Legal Counsel PT KPI Unit Balikpapan Risnandar Halid yang memberikan materi terkait dengan implementasi SMAP menjelaskan bahwa perusahan telah menetapkan 3 kebijakan utama terkait SMAP.
“Pertama, perusahaan melarang dan tidak mentolerir penyuapan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan perusahaan. Kedua, perusahaan akan memenuhi dan menjalankan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara efektif dan konsisten dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, perusahaan memberikan wewenang dan tanggung jawab operasional yang independent kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam penerapan, pengawasan, pelaporan dan peningkatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan,” kata Risnandar Halid.
Risnandar juga menjelaskan terkait implementasi Whistleblowing System (WBS) di lingkungan kerja Pertamina, tak hanya di PT KPI Unit Balikpapan tetapi juga untuk unit-unit lain di Pertamina Group. “WBS Pertamina sengaja dirancang untuk beberapa jenis pengaduan seperti korupsi, konflik kepentingan, suap, pencurian, kecurangan, penyimpangan atas laporan keuangan, serta pelanggaran hukum dan aturan perusahaan. Kami berharap jika ditemukan jenis-jenis fraud/penyuapan tersebut oleh masyarakat agar segera dilaporkan ke PT KPI Unit Balikpapan agar segera kami ditindaklanjuti,” jelas Risnandar.
Risnandar juga menyampaikan bahwa SMAP ini menjadi upaya PT KPI Unit Balikpapan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. “Orang yang baik akan terus menjadi baik jika berada di dalam sistem yang baik. Sementara orang yang baik jika berada di sistem yang tidak baik bisa menjadi tidak baik. Maka dari itu kita di PT KPI Unit Balikpapan terus berupaya untuk menjalankan sistem yang baik agar dapat terus menjaga pekerja yang sudah baik,” kata Risnandar.
Menanggapi kegiatan sosialisasi tersebut, Lurah Karang Jati Munir Achmad menyatakan dukungannya. “Informasi yang kami peroleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh PT KPI Unit Balikpapan ini dapat kami sebarluaskan ke masyarakat di masing-masing kelurahan untuk mengantisipasi oknum-oknum yang mengatasnamakan pegawai Pertamina terutama yang memberikan iming-iming pekerjaan dan meminta sesuatu dari masyarakat,” kata Munir.
Tak hanya itu, Munir juga berharap pihak Pertamina khususnya PT KPI Unit Balikpapan dapat memberikan tindakan jika ditemukan oknum yang melakukan penyalahgunaan. “Kami berharap pihak Pertamina dapat memberikan tindakan jika terjadi pelaporan, karena wilayah kelurahan yang ada di sekitar perusahaan ini menjadi wilayah yang rawan untuk hal-hal terkait penyuapan demi keuntungan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” tutup Munir. (*)
Discussion about this post