TIM RT LAPORKAN WALIKOTA KE MENDAGRI

Balikpapan, Borneoupdate.com – Menyusul viralnya video yang menunjukkan Walikota Balikpapan sedang mengacungkan jari sebagai simbol Kotak / Kolom Kosong dalam kegiatan pada rangkaian Pilkada Balikpapan 2020, kuasa hukum pasangan Rahmad Mas’ud – Thohari Aziz menilai hal itu adalah suatu tindakan yang telah melanggar aturan Netralitas Kepala Daerah.

Atas keikutsertaan Walikota Balikpapan dalam kegiatan Pilkada Balikpapan 2020, tim kuasa hukum pasangan RT berencana segera melaporkan walikota ke Kementerian Dalam Negeri. 

“Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda ditegaskan bahwa : Pasal 76 ayat 1. Bunyinya, *Kepala daerah* dan wakil kepala daerah dilarang *membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan* pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau *kelompok politiknya* yang *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* kata Agus Amri, kuasa hukum pasangan RT, Jumat (30/10).

Bahkan dalam Pasal 78 ayat 2, lanjut Agus, menyebutkan bahwa *kepala daerah* dan wakil kepala daerah *dapat diberhentikan*. Salah satunya pada huruf e yang berbunyi jika melanggar larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat 1, kecuali huruf c, huruf i dan huruf j.

Menurut Agus saat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut jelas Walikota Balikpapan tidak dalam keadaan cuti. Sehingga tindakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan masyarakat Kota Balikpapan yang saat ini sedang tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang diikuti oleh Pasangan Calon Tunggal. Selain itu, Undang–Undang pemilihan kepala daerah UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 3 secara tegas melarang hal itu.

“Disitu dikatakan bahwa dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau *merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” tuturnya.

Agus menegaskan atas hal ini pihak kuasa hukum pasangan calon kepala daerah Rahmad -Thohari akan melapor kepada Mendagri agar segera diambil langkah tegas untuk dan menjatuhkan sanksi tegas atas pelanggaran aturan netralitas tersebut. (FAD)