PPU, Borneoupdate.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi memulai langkah strategis pembangunan lima tahun ke depan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, dalam pemaparan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (15/04).
Waris menegaskan komitmen arah pembangunan akan menitikberatkan pada pemerataan, keberlanjutan dan daya saing daerah. Khususnya bagi PPU sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Dirinya mendorong seluruh elemen daerah untuk tidak hanya memahami RPJMD sebagai dokumen formal. Tetapi sebagai peta jalan pembangunan masa depan PPU.
Ia menekankan perlunya integrasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta menyelaraskan arah pembangunan dengan dinamika kehadiran IKN di wilayah terdekat. “Kami menyusun RPJMD ini secara simultan dengan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, hingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini bukan sekadar dokumen administratif, tapi pijakan konkret menuju PPU yang berdaya saing,” ujarnya.
Waris juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif mengawal penyusunan dokumen tersebut agar tetap relevan dan berpihak pada rakyat. Apalagi PPU menjadi wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN. Otomatis ada peluang sekaligus tantangan besar. Oleh karena itu, Wabup menyampaikan tujuh isu prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan. Antara lain penguatan akses pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi bernilai tambah, hingga digitalisasi pelayanan publik.
“RPJMD ini harus mencerminkan aspirasi masyarakat. Kita harus pastikan pembangunan berjalan transparan dan partisipatif. Kita tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan IKN. PPU harus menjadi mitra strategis, bukan sekadar daerah penyangga,” lanjutnya.
Menurut Waris, visi pembangunan yang diusung dalam RPJMD kali ini adalah berkolaborasi membangun Penajam Paser Utara yang unggul, berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk merealisasikan visi itu, Pemerintah Kabupaten menetapkan enam misi utama. Termasuk penguatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang digital dan inovatif, serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan.
“Kami komitmen untuk menjadikan RPJMD sebagai ruang kolaborasi, bukan sekadar tanggung jawab birokrasi. Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa kolaborasi. Kita semua punya peran. Mari jadikan dokumen ini sebagai milik bersama demi kemajuan PPU,” pungkasnya. (*/ANA/DiskominfoPPU)
Discussion about this post