SAMARINDA – borneoupdate.com, Di tengah laju pesat pembangunan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagian wilayah di Kota Balikpapan ternyata masih menghadapi persoalan mendasar terkait infrastruktur dasar, khususnya akses air bersih. Kondisi ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baba, usai melakukan peninjauan langsung ke beberapa kawasan padat penduduk.
Wilayah seperti Karang Joang, Damai Bahagia, Graha Indah, Balikpapan Utara, dan Landasan Ulu disebut masih minim fasilitas penunjang. Keluhan warga paling sering terkait buruknya sistem drainase, kurangnya penerangan jalan, dan terbatasnya akses terhadap air bersih.
“Kami sering menerima aspirasi dari masyarakat soal penerangan dan drainase. Namun karena itu kewenangan Pemerintah Kota, kami hanya bisa mendukung lewat bantuan keuangan provinsi,” ujar Baba saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Senin (7/7/2025).
Baba menjelaskan bahwa bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah provinsi hanya bisa dikucurkan setelah ada rekomendasi resmi dari Pemerintah Kota Balikpapan, karena pelaksanaan proyek tetap menjadi ranah pemkot.
Namun demikian, menurutnya, isu paling mendesak yang harus segera ditangani adalah soal air bersih. Di beberapa kawasan, warga masih bergantung pada air tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Selama ini masyarakat mengandalkan air tadah hujan,” ucap Baba.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Kaltim mendorong realisasi program pipanisasi dari Samarinda ke Balikpapan yang kini tengah dalam tahap kajian oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kaltim.
“Dinas PU sedang melakukan kajian. Ada yang belum ada, ada yang sudah ada,” tambah Baba,
merujuk pada pemerataan jaringan air bersih yang hingga kini masih belum merata di Balikpapan.
Ia menilai program pipanisasi menjadi langkah krusial, mengingat posisi Balikpapan yang kian strategis sebagai kota pendukung utama IKN.
Pemerataan infrastruktur dasar, termasuk air bersih, harus menjadi prioritas pembangunan. Untuk itu, Baba mendorong adanya sinergi lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, serta dinas teknis terkait agar penanganan persoalan seperti air bersih, drainase, dan penerangan jalan tidak terus-menerus menjadi keluhan masyarakat.
“Masalah ini butuh koordinasi cepat dan eksekusi nyata agar penyelesaiannya tidak sekadar wacana,” tutupnya.(adv-dprdkaltim/sd)
Discussion about this post