MAHULU-borneoupdate.com, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yonavia, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang hingga kini masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan infrastruktur dasar.
Sebagai wakil dari daerah pemilihan tersebut, Yonavia menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak yang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah dan provinsi.
Menurutnya, kondisi jalan, akses air bersih, serta layanan digital di Kubar dan Mahulu belum sepenuhnya memadai, sehingga menghambat konektivitas dan layanan publik bagi masyarakat di wilayah terpencil. Ia menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus dimaknai lebih dari sekadar pembangunan fisik.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya, Senin (7/7/2025).
Yonavia menyambut baik upaya pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah dilakukan, namun menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga perlu diperkuat agar pembangunan bisa merata hingga ke pelosok daerah yang selama ini terpinggirkan.
Ia menambahkan bahwa tantangan geografis di wilayah perbatasan menjadi hambatan tersendiri dalam mendistribusikan layanan dasar. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting untuk mempercepat pembangunan.
“Kami di DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal anggaran dan program pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas,” tambahnya.
Melalui kerja sama lintas komisi dan fraksi, DPRD Kaltim akan terus memperjuangkan alokasi anggaran yang proporsional melalui mekanisme APBD serta menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat demi percepatan pembangunan di Kubar dan Mahulu.
Yonavia menekankan bahwa pembangunan yang berhasil harus melibatkan suara masyarakat. Partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstruktif menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Masyarakat juga harus aktif dalam mengawal program-program pemerintah, terutama yang menyangkut pelayanan dasar dan kebutuhan infrastruktur di wilayah masing-masing,” pungkasnya.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post