Balikpapan, Borneoupdate.com – Kemandirian keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang merata dan berkelanjutan. Menyadari pentingnya hal tersebut, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyuarakan aspirasi strategis dalam catatan resmi mereka. Para wakil rakyat mendorong Pemerintah Kota Balikpapan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif melalui berbagai terobosan layanan publik.
Secara umum, kata anggota DPRD Balikpapan, Ari Sanda, peningkatan pundi-pundi kas daerah akan membuka ruang fiscal. Karena ketersediaan anggaran yang kuat sangat menentukan kelancaran program pembangunan infrastruktur fisik maupun ekonomi masyarakat. Namun DPRD menginginkan optimalisasi sumber pendapatan tidak mengorbankan daya beli warga.
Untuk itu, Ari menyoroti pentingnya menyusun strategi keuangan yang realistis dan berpihak pada rakyat. Mengingat perencanaan yang matang sejak masa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menentukan kesuksesan pembangunan pada tahun depan. Di mana pemerintah perlu mengevaluasi capaian kinerja keuangan tahun berjalan sebagai pijakan dalam menentukan target masa depan.
“Kami sepakat optimalisasi PAD. Target kan naik jadi Rp 1,68 Triliun. Tapi ingat jangan bertumpu pada pajak daerah yang memberatkan warga. Karena berkaca pada pemasukan daerah yang hingga Oktober 2026 baru terealisasi sebesar 70%,” ujarnya, Senin (16/11).
Menurut Ari data realisasi penerimaan daerah hingga Oktober 2026 bisa menjadi sinyal peringatan. Kondisi ini menunjukkan pendekatan konvensional dalam memungut pendapatan sudah tidak lagi memadai untuk mengejar target PAD tahun 2027. Pemerintah kota harus berani keluar dari zona nyaman dengan menciptakan sumber penerimaan baru yang lebih produktif.
Pihak DPRD, lanjutnya, melihat peluang besar pada sektor digitalisasi layanan serta pemanfaatan aset daerah. Karena selama ini belum menghasilkan nilai ekonomi. Kemudahan akses layanan perizinan dan retribusi berbasis teknologi akan mendorong tingkat kepatuhan masyarakat secara sukarela. Langkah inovatif tersebut jauh lebih efektif daripada menaikkan tarif pajak yang justru berpotensi menekan pelaku usaha kecil dan rumah tangga.
“Kami ingin pemerintah kota menghadirkan inovasi layanan publik yang mempermudah warga. Harapannya tentu mendatangkan pemasukan bagi daerah. Tapi jangan sampai warga yang malah keberatan pajaknya pada naik,” pungkas politisi PPP Balikpapan tersebut. (man)
















Discussion about this post