Samarinda, borneoupdate.com – Anggota Fraksi PKS DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menanggapi keputusan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wilayah Kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Samri menyebutkan, bahwa strategi yang dilakukan orang nomor satu di Samarinda itu mampu menekan pengeluaran belanja daerah.
“Kalau saya melihat, upaya wali kota tersebut untuk meminimalisir anggaran, serta bisa dimaksimalkan untuk alokasi ke pembangunan,” ungkap Samri.
Diketahui total yang dikurangi ada 12 OPD sehingga yang tersisa berjumlah 25 OPD.
Melihat OPD di Pemkot Samarinda begitu banyak, Politikus PKS ini mengatakan, potensi pemborosan anggaran sangat besar. Terlebih lagi jika bekerja secara tidak maksimal sehingga perubahan yang dilakukan oleh Walikota dinilai tepat.
“Selama ini kan OPD lumayan banyak yah. Mungkin saja banyak dengan sedikit OPD ini Pemkot mampu mengontrol serta lebih maksimal. Kalau banyak tapi tidak maksimal kan mending yang sedikit tapi efektif,” ucapnya.
Dikatakan Samri, langkah yang diambil wali kota tidak hanya menekan pengeluaran daerah namun untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan.
“Mungkin saja ada tumpang tindih kewenangan sehingga bekerja tidak maksimal akibat saling mengharap,” tuturnya.
Pihaknya juga berharap keputusan Walikota tersebut dapat meningkatkan kinerja OPD di lingkungan Pemkot.
“upaya pak wali itu bukan untuk menghilangkan jabatan terkait, tapi untuk memperkuat sinergitas OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” tuturnya.
Dia mengharapkan, agar perampingan OPD bukan hanya efisiensi anggaran saja, melainkan pelayanan publik pun harus ditingkatkan, mudah, efisien dan cepat.
Diketahui sebelumnya ada 36 OPD, kini kerucut menjadi 19 Dinas dan 6 badan. Berikut 19 Dinas dan 6 Badan yang menjadi model kelembagaan progresif alternatif.
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Lingkungan Hidup
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
18. Dinas Perikanan
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23. Badan Pendapatan Daerah
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Sementara OPD yang tetap adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan Kecamatan. (Oke)
Discussion about this post