DEWAN TUNTUT DISDIK BENAHI ZONASI

Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menganggap persoalan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) kembali terjadi. Padahal masalah ini sudah berulang dalam beberapa tahun terakhir. Namun pihak dinas pendidikan sebagai satuan kerja belum mampu memberikan solusi.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengatakan penerapan zonasi sekolah harus berbanding lurus dengan ketersediaan ruang kelas. Sebab kondisi di lapangan menunjukkan animo pendaftar yang melebihi daya tampung sekolah. Akibatnya cukup banyak anak yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri.

“Kita ini kan ada 34 kelurahan di enam kecamatan. Faktanya masih ada beberapa kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri di wilayahnya. Makanya penerapan sistem zonasi dalam proses PPDB online di Kota Balikpapan masih belum didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan,” ujarnya di gedung dewan, Kamis (14/07).

Menurut Sabaruddin, korban utama dari zonasi terjadi pada siswa yang berdomisili di kelurahan tanpa keberadaan sekolah negeri. Mereka kalah bersaing dengan pendaftar dari wilayah terdekat dengan zonasi sekolah yang tersedia. Hal itu dapat memicu kebingungan pada orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di swasta.

“Di kota Balikpapan ini ada beberapa Kelurahan yang tidak memiliki sekolah, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana ketika sistem zonasi itu diterapkan dan mau ke mana mereka,” tutur politisi dari daerah pemilihan Balikpapan Timur tersebut.

Selain itu, lanjut Sabaruddin, masalah ini telah menjadi persoalan klasik yang kerap muncul setiap tahun. Bahkan pihak pemerintah belum bisa memberikan solusi pada pelaksanaan PPDB setiap tahunnya. Sehingga dirinya meminta pemerintah kota melakukan introspeksi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Terutama mempertimbangkan perbandingan jumlah lulusan dengan ketersediaan ruang belajar di tiap sekolah.

“Makanya tentu pemerataan fasilitas pendidikan di tiap kelurahan yang jadi solusinya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ketika dilakukan penambahan fasilitas pendidikan berdampak pada kekurangan tenaga guru, hal itu bukan alasan. Banyak saja orang pengangguran yang mau jadi guru,” tandasnya. (FAD)