Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyuarakan strategi pembangunan fasilitas di lingkungan rukun tetangga (RT). Yakni dengan merangkul perusahaan swasta guna mengalokasikan dana tanggung jawab sosial (CSR) ke proyek infrastruktur permukiman. Langkah ini bisa menjadi alternatif di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman mengatakan kebijakan efisiensi dana transfer jelas berdampak pada fiskal daerah. Kondisi ini membuat banyak usulan pembangunan fisik di tingkat lingkungan terancam mandek. Namun, dewan terus mengupayakan solusinya. Salah satunya melalui jalur pendanaan alternatif non-pemerintah.
“Jadi ini kepentingan masyarakat luas. Pemerintah dan swasta harus saling bahu-membahu. Sama-sama kita jaga denyut nadi pembangunan kota tetap berputar. Kan ada dana CSR yang bisa masuk jadi alternatif dana pembangunan lingkungan,” ujarnya, Rabu (04/11).
Pihak DPRD, lanjut Yono, harus mengubah sudut pandang kebijakan Pembangunan. Yakni mengurangi ketergantungan pada kas daerah. Lalu merubahnya menjadi gerakan gotong royong kota. DPRD meminta dana CSR swasta bisa dialokasikan membiayai perbaikan fasilitas publik di tiap kelurahan. Mulai dari semenisasi jalan gang, perbaikan selokan warga, hingga pengadaan lampu penerangan jalan umum.
“Ini bisa jadi sinergi yang bagus. Melalui langkah ini, dewan ingin memastikan anggaran yang minim tetap memberikan dampak besar bagi masyarakat. Makanya kita rangkul pihak swasta lewat CSR. Mereka silahkan berkoordinasi dengan pemerintah,” jelasnya.
Menurut Yono, para wakil rakyat juga turun langsung menemui konstituen di lapangan. Mereka mendatangi lingkungan permukiman warga secara berkala untuk berdialog secara terbuka. Termasuk menyampaikan kondisi riil keuangan daerah secara transparan agar warga memahami peta prioritas pembangunan saat ini. Agar kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah tetap terjaga.
“Kami paham pasti ada kekecewaan warga. Tapi memang kondisinya begitu. Makanya ada pertemuan dan dialog antara wakil rakyat bersama warga. Ini bisa mengurangi potensi salah paham dan kekecewaan publik,” tuturnya lagi.
Yono berharap sinergi antara pemerintah, swasta dan warga bisa menggerakkan Pembangunan. Sehingga infrastruktur permukiman tetap berjalan stabil demi kenyamanan seluruh warga kota. (man)
Discussion about this post