PPU, Borneoupdate.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara terus memperjuangkan realisasi pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus untuk Kota Balikpapan. Pasalnya keberadaan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah ini dinilai cukup mendesak mengingat BLK yang ada saat ini milik Pemprov Kaltim sehingga aturan yang diberlakukan cukup berbeda.
“Informasi yang kami peroleh, anggaran yang ada masih difokuskan untuk penanggulangan banjir hingga beberapa tahun ke depan,” kata Sariman, anggota DPRD Kabupaten PPU, kepada Borneoupdate.com beberapa waktu lalu.
Hal ini lanjutnya cukup berpengaruh pada kualitas angkatan kerja yang berdomisili di Balikpapan saat bersaing memperebutkan lowongan kerja yang tersedia. Karena ada persyaratan seperti sertifikasi yang salah satunya dari BLK. Sementara peserta pelatihan di BLK milik Pemprov Kaltim yang ada di Balikpapan, bukan hanya berasal dari warga lokal tetapi juga dari kabupaten kota lain.
Selain itu, menurut Sariman, keberadaan pembangunan di IKN turut meningkatkan persaingan antar pencari kerja. Di mana SDM di PPU harus mampu berkompetisi dengan pendatang dari luar daerah. Maka pembangunan BLK bisa menjadi solusi bagi pemerintah setempat. Agar tenaga kerja lokal bisa memiliki kompetensi dan sertifikasi saat mengikuti tes lowongan kerja di IKN.
“Persoalan utamanya adalah daya tampung. BLK yang ada ini pesertanya bisa dari luar daerah dengan kuota peserta yang ditentukan. Artinya kita memang perlu BLK satu lagi yang khusus menerima warga PPU. Jadi kuota yang disediakan memang untuk angkatan kerja asal kota ini,” tambahnya. (ADV/ SAN)
Discussion about this post