PPU, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara siap melakukan kegiatan turun ke lapangan. Hal itu sebagai bentuk evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran di tahun 2022 lalu. Mengingat DPRD sebagai mitra pemerintah setempat berfungsi dalam pengawasan penggunaan APBD.
Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor, mengaku sudah menginstruksikan kepada anggota dewan segera turun ke lapangan. Tentunya dengan menyesuaikan posisi mereka di alat kelengkapan dewan dan mitra kerja mereka di pemerintahan. Agar proses evaluasi program tahun anggaran 2022 segera berjalan.
“Kami minta teman-teman turun ke lapangan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dan akan kami evaluasi. Nanti kami lihat hasilnya seperti apa,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/03).
Untuk materi evaluasi, lanjut Syahrudin, biasanya berfokus pada bidang pembangunan fasilitas umum. Seperti peningkatan dan pemeliharaan jalan, pertanian dan pendidikan. Di mana pihak DPRD juga akan meminta pendapat warga seputar program pemerintah yang sudah berjalan di tahun lalu itu.
“Apakah ada kendala, Nanti kami akan panggil dinas-dinasnya nanti. Nanti kami panggil Badan Keuangan dan Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan serapan anggaran,” tuturnya lagi.
Sementara mengenai Dana Bagi Hasil (DBH), menurut Syahrudin, masih dalam pembahasan regulasinya. Meski DBH sudah masuk ke kas daerah. Rencananya pihak DPRD meminta badan anggaran menampung aspirasi masyarakat PPU dalam pemanfaatan DBH yang sudah ada di kas daerah.
“Kalau hasil evaluasi kami memang sudah mencapai 50 persen atau 70 persen, maka akan dilakukan perubahan untuk menampung DBH yang sudah masuk, namun belum ada regulasinya,” tambahnya. (SUS/adv)
Discussion about this post