Balikpapan, Borneoupdate.com- DPRD Kota Balikpapan masih menunggu hasil komunikasi antara Pertamina dan Disnaker Balikpapan dalam soal transparansi perekrutan tenaga kerja pada proyek pembangunan dan pengolahan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang di Balikpapan. Hal itu merupakan kesepakatan yang disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina tentang posisi tenaga kerja lokal di proyek perluasan kilang (RDMP) pada Januari lalu.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi mengatakan pertemuan bersama pertamina beberapa waktu lalu menghasilkan rekomendasi perbaikan komunikasi antara disnaker dan 14 kontraktor yang tergabung dalam proyek RDMP. Sehingga dirinya masih menunggu laporan dari disnaker terkait komunikasi kedua belah pihak.
“Kemarin rekomendasi Komisi IV minta Pertamina maupun disnaker proaktif berkomunikasi. Jadi kami masih tunggu hasil komunikasi keduanya soal tenaga kerja lokal di RDMP. Intinya rekrutmennya semua terkait penerimaan tenaga kerja mesti disampaikan, tiap bulan ada penyampaian, jadi terbukalah jangan ada yang disembunyikan tentang rekrutmen tenaga kerja ini,” ujarnya.
Menurut Iwan, Pertamina bersama kontraktor pemenang tender pengerjaan RDMP perlu membuktikan bahwa mereka tidak tertutup dan bisa terbuka terkait perekrutan tenaga kerja. Sehingga mampu menepis kecemburuan dan kecurigaan para pencari kerja ataupun masyarakat asal Kota Balikpapan. Apalagi unjuk rasa yang menuntut pencari kerja lokal bisa bekerja di RDMP sempat terjadi beberapa kali di tahun lalu.
“Tahun lalu beberapa kali masyarakat demo soal RDMP. Terus disnaker juga mengaku tidak dilibatkan soal penerimaan tenaga kerja dan hanya bisa menghimbau. Makanya pihak DPRD perlu menjembatani hal ini agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan antara pihak Pertamina dengan masyarakat Balikpapan,” tutur politisi asal PPP ini.
Adanya protes dari masyarakat soal peluang kerja dalam proyek RDMP ini dinilai Iwan cukup wajar. Karena Pertamina merilis data keterlibatan tenaga kerja asal Balikpapan di tengah tidak adanya transparansi soal perekrutan tenaga kerja. Adapun soal komunikasi yang terhambat antara kontraktor pelaksana dengan Disnaker Balikpapan, maka DPRD Balikpapan siap menjadi jembatan perihal komunikasi tersebut.
“Kami tunggu hasil komunikasi Pertamina dengan disnaker terhadap 14 kontraktor pemenang tender di RDMP. Februari ini akan ditindak lanjuti lagi,” tutupnya. (FAD)
Discussion about this post