Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengajak pemerintah mengevaluasi pengelolaan aset. Khususnya dari pihak swasta yang menggunakan sistem Build Operate Transfer (BOT). Di mana hingga kini pemasukan daerah dari kerja sama tersebut tidak terlalu menggembirakan.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Slamet Iman Santoso menyebut besaran kontribusi pemasukan daerah dari PT Hasta Nusa Indah sebagai pengelola rapak plaza. Pihak swasta tersebut hanya menyetorkan rata-rata Rp 100 juta per tahunnya. Padahal merupakan pusat perbelanjaan terpadu yang menggabungkan tradisional dan modern.
“Komisi II akan panggil BPKAD untuk membahas kerjasama pihak 1 dan 2. Kami ingin membawa ini sebagai evaluasi. Khususnya BOT yang hanya Rp 100 jutaan per tahun. Saya akan tanyakan dasar pengukurannya apa?” ujarnya, Rabu (05/07).
Menurut Slamet seharusnya pemerintah melakukan revisi besaran kontribusi BOT setiap dua tahun sekali. Sementara yang terjadi, setoran PAD yang masuk dari pengelola rapak plaza sejak tahun 2001 hingga saat ini belum pernah ada kenaikan. Sehingga pihak DPRD menginginkan ada penjelasan terperinci dari kerjasama BOT antara pemerintah dan pihak ketiga beserta PAD yang didapatkan.
“Kami jelas mempertanyakan hal tersebut. Kami ingin ada laporan terperinci soal pemasukan pihak ketiga dari hasil pengelolaan aset itu. Apakah sesuai antara retribusi yang disetor dengan pendapatan mereka,” tuturnya lagi.
Selain rapak plaza, masih ada tiga aset Pemkot Balikpapan yang juga dikelola pihak ketiga dengan sistem Build Operate Transfer (BOT). Di mana durasi kontrak tersebut cukup bervariasi dengan waktu terlama hingga 2036 mendatang. Ketiga aset tersebut yakni Bunsay, Novotel dan Pasar Baru Square dengan besaran kontribusi PAD yang bervariasi.
“Kita juga punya aset daerah yang lagi BOT seperti Bunsay, Novotel dan Pasar Baru Square. Setahu saya pemasukan daerah dari situ hanya sebesar Rp 2,5 miliar. Makanya kami tanyakan hal itu. PAD-nya kok cuma 2,5 miliar per tahun. Pantai Manggar saja dari karcisnya bisa sampai Rp 4,2 miliar setahun,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post