Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mempersoalkan besaran bantuan keuangan. Pasalnya kota minyak hanya kebagian Rp 198 miliar. Padahal total APBD Kaltim mencapai Rp 76,6 triliun yang terbagi kepada 10 kabupaten dan kota.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle menilai seharusnya bantuan keuangan yang masuk bisa lebih tinggi lagi. Sebab dari hasil perhitungan nilai yang didapatkan Balikpapan lebih rendah dari pada daerah lainnya. Hal itu tentu menuntut pemerintah setempat mampu meyakinkan provinsi untuk menaikkan bantuan keuangan.
“Jadi kami menilai itu tidak merata. Kita mungkin bisa sebut anggaran itu besar. Tapi kalau pakai perbandingan maka kita dapatnya kecil. Kita ini penyangga IKN. Tentu perlu perhatian anggaran,” ujarnya, Jumat (19/04).
Menurut Sabaruddin, pihak DPRD tentu memberikan perhatian terhadap besaran bantuan keuangan ini. Apalagi tercatat ada 10 wakil rakyat asal Balikpapan yang bertugas di DPRD Kaltim. Kondisi ini harus menjadi kemudahan menaikkan nilai bantuan. Termasuk amanah bagi dirinya yang bakal duduk di DPRD Kaltim pada perioder 2024-2029.
“Intinya bagaimana komunikasi dari kepala daerah. Lalu bagaimana komunikasinya kepada teman-teman partai politik di DPRD Kaltim. Jangan lupa ada 10 wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan,” tuturnya lagi.
Untuk itu, tambah Sabaruddin, dirinya bakal membantu komunikasi terkait bantuan keuangan bagi Balikpapan. Karena selama ini bantuan yang ada masih tergolong minim. Sementara ada wakil rakyat yang menjadi penyambung komunikasi di tingkat Kaltim. Tugas mereka tentu memperjuangkan program pembangunan bagi Balikpapan sebbagai daerah asal.
“Sayang kalau anggaran itu tidak maksimal dapatnya. Kan daerah PPU saja dapatnya besar. Intinya mungkin komunikasi pada pihak stakeholder. Insya Allah nanti ketika saya dilantik kami akan mengevaluasi semuanya,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post