PPU, Borneoupdate.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mempercepat proses literasi dan inklusi keuangan di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai stakeholder dan mendiskusikan program kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) PPU.
Rakor ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Sodikin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan dari Bank Indonesia (BI) Balikpapan, lembaga jasa keuangan, dan pejabat terkait lainnya. Tohar mengungkapkan bahwa TPAKD Kabupaten PPU telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan dikukuhkan pada September 2024.
Tujuan utama pembentukan TPAKD adalah untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat guna mendukung perekonomian daerah. Tohar menjelaskan bahwa TPAKD diharapkan dapat memberikan terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif, mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi daerah, dan menggali potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dengan layanan jasa keuangan.
“Diharapkan langkah sistematis dari pemerintah daerah dan stakeholder untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk PPU,” ujar Tohar.
Berdasarkan data statistik 2023, jumlah penduduk PPU mencapai 196.566 jiwa, dengan 141.567 rekening tabungan senilai sekitar 1,1 triliun Rupiah. Penyaluran kredit kepada 31.963 debitur tercatat sebesar 1,608 triliun Rupiah, mencerminkan pertumbuhan ekonomi PPU yang meningkat 29,85 persen dibanding tahun sebelumnya.
Rakor ini bertujuan menjadi forum diskusi bagi semua pihak yang terlibat dalam TPAKD untuk merumuskan rencana kerja dan program kegiatan menjelang akhir tahun 2024 serta perencanaan untuk 2025. TPAKD diharapkan bisa mengatasi permasalahan permodalan yang sering dialami masyarakat dengan memberikan solusi akses keuangan yang lebih baik.
Dengan adanya TPAKD, diharapkan berbagai produk keuangan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di PPU, mendukung program pemerintah dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia. (*/ANA)
Discussion about this post