Pilkada serentak 2024 di Kota Balikpapan berlangsung lancar. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, menyampaikan apresiasi terhadap kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi ini. Namun, di balik keberhasilan penyelenggaraan, muncul sorotan tajam terhadap tingkat partisipasi pemilih yang masih tergolong rendah.
Berdasarkan data resmi KPU Kota Balikpapan, partisipasi pemilih mencapai 60,53 persen. Sebanyak 315.424 warga menggunakan hak pilih dari total 520.986 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meski angka tersebut cukup signifikan, sekitar 205.562 pemilih tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Fenomena ini menunjukkan angka Golput yang tinggi dan menjadi tantangan besar bagi demokrasi di tingkat lokal.
Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Balikpapan 2024 mencerminkan berbagai masalah yang memerlukan perhatian serius. Ada beberapa faktor utama yang kemungkinan turut mempengaruhi partisipasi warga. Mulai dari minimnya edukasi politik. Kondisi ini berakibat sebagian pemilih mungkin merasa hasil Pilkada tidak akan secara langsung berpengaruh pada kehidupan mereka.
Lalu ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan daerah. Ini tentu berkaitan dengan kinerja pemerintah selama masa jabatan di periode sebelumnya. Yang tidak kalah penting yakni pengaruh media sosial. Di era digital, media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini publik. Namun, arus informasi yang tidak selalu valid dan kampanye negatif dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi.
Memang secara statistik angka Golput di kota minyak sudah tergolong tinggi. Dengan rendahnya tingkat partisipasi muncul risiko keputusan yang diambil oleh pemimpin terpilih tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Hal ini juga dapat memicu polarisasi dan memperlebar kesenjangan antara pemerintah dan rakyat.
Selain itu, angka Golput yang tinggi mencerminkan tantangan besar bagi KPU di daerah. Ketika warga memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, proses demokrasi kehilangan esensinya sebagai sarana untuk menyuarakan kepentingan publik. Maka pemerintah setempat bersama penyelenggara Pemilu harus berjuang untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Bicara sosialisasi tentu sudah berjalan sejak awal tahapan Pilkada di Balikpapan. Kemudian berlanjut dengan kampanye kreatif melalui media sosial dan platform digital yang dapat menjangkau lebih banyak pemilih. Tapi yang sangat penting adalah membangun kepercayaan publik. Di mana pemenang Pilkada harus menunjukkan komitmen yang nyata dalam memenuhi janji kampanye.
Sisi lainnya bisa juga KPU melirik penerapan teknologi digital. Mungkin dalam bentuk sistem e-voting atau metode lain yang berbasis teknologi untuk memudahkan proses pemungutan suara. Tentu saja itu dapat menarik minat generasi milenial dan Gen Z. Di samping itu, harus ada perhatian untuk kelompok rentan. Perlu TPS yang mudah dijangkau bagi para lansia dan penyandang disabilitas.
Yang jelas, Pilkada Balikpapan 2024 memberikan pelajaran penting tentang pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi sebesar 60,53 persen menunjukkan perlunya upaya lebih serius untuk menggerakkan kesadaran politik masyarakat. Kita tunggu strategi KPU agar Pilkada mendatang melibatkan lebih banyak pemilih. (*)
Discussion about this post