SAMARINDA – borneoupdate.com, Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2026, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun, menjadi sinyal bagi Pemerintah Provinsi untuk segera memperkuat struktur pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) non-batu bara. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim rabu 21` mei 2025, Sapto Setyo Pramono, dalam keterangan resminya, belum lama ini.
Sapto menilai fluktuasi pendapatan daerah akibat ketergantungan pada komoditas tambang, khususnya batu bara, merupakan kerentanan struktural yang harus segera diantisipasi melalui kebijakan diversifikasi sumber PAD. Ia menekankan bahwa dinamika geopolitik global dan iklim investasi yang belum sepenuhnya stabil turut memengaruhi proyeksi fiskal daerah.
“Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif memiliki batas, baik secara ekologis maupun ekonomi. Pemerintah daerah perlu segera mengalihkan fokus ke sektor-sektor dengan potensi berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu sektor yang dinilai potensial adalah pemanfaatan alur Sungai Mahakam, khususnya pada ruas 0 hingga 12 kilometer yang berada dalam kewenangan Pemprov Kaltim. Menurut Sapto, kawasan tersebut memiliki nilai strategis tinggi namun belum tergarap secara optimal sebagai sumber retribusi daerah.
“Optimalisasi fungsi dan pengelolaan alur transportasi sungai ini dapat menjadi salah satu alternatif penguatan PAD, sekaligus mendorong tertib administrasi dalam pemanfaatan ruang perairan,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan legislatif, DPRD Kaltim tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) yang mengatur mekanisme retribusi terhadap aktivitas pelayaran di alur tersebut, termasuk lintasan di bawah Jembatan Mahakam. Regulasi ini akan menjadi landasan hukum untuk penarikan retribusi daerah secara sah dan sistematis.
“Penyusunan perda ini bukan sekadar untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk menata tata kelola aset perairan daerah secara lebih terstruktur,” imbuhnya.
Sapto berharap, langkah ini menjadi titik awal reformasi kebijakan fiskal daerah yang lebih resilien dan adaptif, serta memperkuat kemandirian fiskal Kaltim dalam jangka panjang.
(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post