Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kota memperketat pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal.
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menyebut pengawasan harus berjalan lebih maksimal dan konsisten. Mengingat masih terdapat pelanggaran administrasi perpajakan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Bahkan ada tunggakan yang masih belum terselesaikan hingga sekarang.
Ia mengatakan penguatan pengawasan tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah. Tetapi juga menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang selama ini taat menjalankan kewajibannya. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
“Kami mengingatkan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Termasuk penindakan terhadap berbagai pelanggaran administrasi perpajakan. Itu kan yang bikin kebocoran penerimaan daerah,” ujarnya, Kamis (04/06).
Fauzi menjelaskan pengawasan yang efektif akan membantu pemerintah daerah memperoleh data penerimaan yang lebih akurat. Selain itu, langkah tersebut juga dapat meningkatkan disiplin dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Menurut Fauzi, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pendataan serta pemeriksaan administrasi secara berkala untuk memastikan seluruh potensi pajak tercatat dengan baik.
Ia menilai penggunaan teknologi digital dapat menjadi solusi dalam memperkuat sistem pengawasan perpajakan daerah. Apalagi dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau transaksi dan kepatuhan wajib pajak secara lebih cepat dan transparan.
“Pemanfaatan teknologi sangat penting untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Sistem digital juga akan membantu meminimalkan potensi pelanggaran dan kebocoran penerimaan,” tutur politisi Golkar Balikpapan tersebut.
Selain pengawasan, tambah Fauzi, DPRD juga mendorong pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban perpajakan. Edukasi dinilai penting agar wajib pajak memahami aturan yang berlaku serta dampak positif pajak terhadap pembangunan daerah. (san)
Discussion about this post