Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mendorong pembentukan tim khusus pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Hal itu guna memastikan penyaluran energi bersubsidi berjalan tepat sasaran. DPRD menilai pengawasan yang melibatkan berbagai pihak akan menjadi langkah efektif untuk mencegah penyimpangan. Sekaligus menjaga ketersediaan solar bagi masyarakat dan sektor usaha yang berhak menerima.
Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah mengatakan tim khusus tersebut perlu melibatkan Pemerintah Kota Balikpapan, Kepolisian, PT Pertamina, serta unsur masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai mampu memperkuat pengawasan di lapangan dan meningkatkan transparansi dalam proses distribusi BBM.
“Kami mendorong pembentukan tim khusus pengawasan BBM solar yang melibatkan semua pihak. Adanya keterlibatan semua pihak akan memperkuat pengawasan. Kami ingin semua berjalan lebih terbuka dan mencegah praktek penyimpangan,” ujarnya, Kamis (04/06).
Menurut Fauzi, distribusi solar bersubsidi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ketersediaan pasokan yang stabil sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha transportasi, nelayan, sektor logistik. Bahkan pada usaha mikro yang bergantung pada kelancaran distribusi energi.
Fauzi meyakini, pengawasan yang kuat menjadi salah satu kunci untuk memastikan solar bersubsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh satu instansi. Tetapi memerlukan kerja sama dan pengawasan bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kami ingin memastikan solar bersubsidi sampai kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Fauzi menyebut, keterlibatan unsur masyarakat dalam tim pengawasan akan membuka ruang partisipasi publik sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial. Masyarakat dapat ikut memantau kondisi di lapangan dan melapor ke pihak berwenang. Khususnya apabila menemukan indikasi pelanggaran atau distribusi yang tidak sesuai ketentuan.
Selain mendorong pembentukan tim khusus, DPRD juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi pelaksanaan distribusi BBM di daerah. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik dan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap jalannya distribusi BBM. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya. (san)
Discussion about this post