Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan siap menerima laporan masyarakat terkait pungutan di sekolah swasta. Pihak dewan memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan swasta yang menjalin kerja sama dengan pemerintah setempat. Saat ini, sebanyak 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Balikpapan resmi bergabung dalam program tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali menjelaskan pemerintah telah menanggung seluruh biaya sekolah melalui program kerja sama ini. Fasilitas gratis tersebut meliputi sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bulanan dan uang pangkal siswa. Pemerintah Kota Balikpapan menyalurkan dana bantuan langsung ke rekening pihak sekolah pengelola.
“Jadi ini program resmi dari pemerintah setempat. Kan pengelola sekolah swasta juga dapat kemudahan. Mereka tidak harus mencari murid karena ada limpahan dari negeri. Ini tentu bentuk perhatian pada nasib sekolah swasta,” ujarnya, Senin (13/07).
Program ini, lanjut Gasali, lahir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Setiap tahun, jumlah lulusan Sekolah Dasar selalu melebihi kuota tampung SMP negeri. Pemerintah kota kemudian merangkul sekolah swasta untuk memperluas akses pendidikan gratis. Kerja sama ini memastikan anak-anak Balikpapan tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Gasali juga mengingatkan pihak sekolah swasta agar mematuhi isi perjanjian kerja sama. Sekolah dilarang keras menarik pungutan tambahan dalam bentuk apa pun kepada orang tua murid. Komisi IV menilai pungutan liar mencederai semangat program pendidikan gratis pemerintah kota. Dewan akan mengawasi secara ketat pelaksanaan program ini di lapangan.
“Kami ingatkan sekolah di swasta yang ikut program pemerintah itu gratis. Sama persis dengan sekolah negeri. Jadi tidak ada biaya karena sudah ditanggung dari APBD. Silahkan warga melapor jika ada pungutan dari pihak sekolah,” tuturnya.
Masyarakat, menurut Gasali, dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran langsung ke Kantor DPRD Balikpapan. Warga juga bisa mengirimkan aduan tertulis melalui saluran media sosial resmi dewan. Komisi IV berjanji akan langsung menindaklanjuti setiap laporan valid yang masuk. Petugas akan memanggil pihak sekolah yang terbukti melanggar aturan kontrak kerja sama.
DPRD Balikpapan berharap program ini meringankan beban finansial keluarga kurang mampu. Apalagi pendidikan gratis menjadi modal utama untuk mencetak generasi muda Balikpapan yang cerdas. Pihak dewan juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan aktif melakukan evaluasi berkala. Pengawasan yang kuat akan mencegah potensi penyimpangan anggaran daerah di sektor pendidikan. (san)
Discussion about this post