Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta pemerintah kota terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Langkah ini menjadi solusi penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah yang sedang berjalan saat ini.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman mengingatkan kebijakan efisiensi anggaran harus berjalan seimbang dengan solusi konkret. Pemerintah tidak boleh hanya memotong pengeluaran, tetapi juga wajib mendongkrak pendapatan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak kini menjadi prioritas utama bagi pemerintah kota.
“Jadi pajak daerah ini bagian dari dana Pembangunan. Uang rakyat itu Kembali ke rakyat dalam bentuk fasilitas umum. ini yang terus kami sampaikan ke warga dalam banyak kesempatan,” ujarnya, Senin (13/07).
Taufik menyarankan pemerintah menerapkan pendekatan bertahap kepada para wajib pajak. Pendekatan ini bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat dan pelaku usaha secara humanis. Pemerintah dapat memulai langkah awal dengan memberikan surat teguran tertulis kepada wajib pajak yang menunggak. Upaya persuasif ini memberi kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
Namun, pemerintah harus mengambil tindakan tegas jika wajib pajak tetap membandel. Penegakan aturan hukum menjadi langkah akhir apabila petugas masih menemukan pelanggaran di lapangan. Sanksi tegas akan memberikan efek jera dan meningkatkan wibawa pemerintah daerah. Langkah berani ini juga memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat terserap secara maksimal.
“Tegas juga perlu. Kan itu bagian dari penegakan aturan. Tapi pintu pertama kita ya pendekatan persuasif. Wajib pajak juga bagian dari warga setempat. Kita ingin mereka paham pentingnya pajak itu bagi daerah,” jelasnya.
Menurut Taufik, kepatuhan pajak yang tinggi akan memperkuat struktur APBD. Pendapatan pajak yang optimal akan membiayai berbagai program pembangunan fasilitas publik. Fasilitas tersebut mencakup perbaikan jalan, pembangunan sekolah, dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan sektor pajak ini pada akhirnya akan mengembalikan kesejahteraan bagi warga Kota Balikpapan.
Pemerintah, tambahnya juga perlu segera menyusun strategi penagihan pajak yang lebih efektif. Dinas terkait harus turun langsung ke lapangan untuk memetakan potensi pajak baru. Sosialisasi yang gencar juga perlu menyasar para pelaku usaha mikro dan makro. Karena transparansi pengelolaan pajak akan menumbuhkan rasa percaya dan meningkatkan kesadaran warga. (san)
Discussion about this post