Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mengakui efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan ketidakstabilan ekonomi global menekan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini. Pemerintah kota kini wajib mencari jalan alternatif yang lebih manusiawi untuk mengumpulkan pendapatan tanpa membebani warga kecil.
Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman menilai kegagalan target PAD bukan kinerja buruk dinas pendapatan. Namun, DPRD Kota Balikpapan melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas. Penurunan target ini terjadi karena daya beli masyarakat yang memang sedang melemah akibat dampak ekonomi global.
“Kita bisa sama-sama lihat sektor pariwisata dan gaya hidup masyarakat sedang mengalami pergeseran drastis. Hotel sepi dan pada mengeluh kekurangan tamu. Okupansi mereka turun. Belum lagi pengunjung restoran ikut turun,” ujarnya, Rabu (21/10).
Taufik mengakui efisiensi anggaran dari pusat memaksa daerah untuk mengencangkan ikat pinggang. Penurunan okupansi hotel terjadi karena instansi pemerintah dan swasta memotong anggaran perjalanan dinas mereka. Bahkan operasional anggota dewan termasuk bagian dari efisiensi anggaran. Kondisi berantai inilah yang menyumbat saluran utama sumber PAD Balikpapan selama ini.
“Target PAD tahun ini memang terasa sangat berat bagi kita semua. Penurunan okupansi hotel menjadi contoh nyata yang langsung memukul kas daerah. Kalau hotel sepi, restoran kosong, otomatis setoran pajak kita juga ikut merosot tajam,” jelasnya.
Meski situasi sulit, Taufik, melarang pemerintah kota menggunakan cara-cara instan. Pemerintah tidak boleh menaikkan tarif pajak daerah atau mengejar target secara membabi buta kepada pelaku usaha mikro. Langkah tersebut justru akan mematikan usaha kecil yang baru merangkak tumbuh.
“Solusi kami yakni mengatasi kebocoran dan menggenjot sektor lain. Bisa lewat even pasar rakyat dan ekonomi kreatif. Jadi pemerintah bisa mendata potensi baru dari sektor digital dan kreatif. Itu jadi kunci pemutar roda ekonomi dari bawah,” jelasnya.
Taufik meyakini, jika ekonomi warga kelas bawah bergerak, daya beli mereka otomatis akan terangkat kembali. Warga yang sejahtera akan membayar pajak dengan sukarela dan penuh kesadaran. Hubungan emosional yang baik antara pemerintah dan warga menjadi modal utama pembangunan kota.
“Kita tidak boleh menyerah pada keadaan ekonomi yang tidak stabil ini. Pemerintah kota harus jemput bola, permudah izin usaha kecil, dan rangkul seluruh komunitas,” tambahnya. (san)
Discussion about this post