Balikpapan, Borneoupdate.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol. Hal ini sebagai perlindungan masyarakat dari peredaran minuman keras ilegal yang kini marak merambah transaksi daring maupun lingkungan usaha kecil.
Aturan daerah, kata Ketua Bapemperda, Andi Arif Agung, melarang keras segala bentuk jual beli minuman beralkohol pada tingkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi lama sudah membatasi peredaran minuman beralkohol hanya pada area hotel tertentu yang memiliki izin resmi. Namun, fakta lapangan menunjukkan banyak pihak mengedarkan barang terlarang itu secara bebas di luar kawasan perhotelan.
Pihak pemerintah bahkan menemukan bukti pihak hotel melakukan pembelian minuman beralkohol secara daring. Selama ini, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan sebatas memberikan teguran administratif. Kewenangan penindakan pencabutan izin berada pada tangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan rekomendasi dari dinas perizinan daerah.
“Kondisi itu tentu melanggar ketentuan jalur distribusi resmi. Kasus pelanggaran ini sudah masuk ke ranah hukum. Yang jelas tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama kepolisian rutin menggelar operasi pengawasan setiap tiga bulan,” ujarnya, Selasa (17/11).
Untuk itu, lanjut Andi Arif, revisi aturan baru akan memfokuskan pengawasan pada empat pilar utama. Yakni jenis barang, identitas penjual, lokasi penjualan, dan syarat pembeli. Dirinya menyebut pembaharuan regulasi ini bertujuan mengendalikan secara penuh peredaran minuman beralkohol. Demi menjaga ketertiban umum dan moralitas generasi muda.
“Revisi perda ini basisnya adalah pengendalian yang ketat dan menyeluruh. Kalau kita tidak segera mengendalikan peredarannya, situasi kota akan bertambah susah. Soalnya minuman beralkohol ini ternyata beredar luas di luar hotel,” jelasnya.
Menurut Andi Arif, Bapemperda akan memperjelas sanksi hukum dan mekanisme koordinasi antar instansi. Agar penindakan lapangan berjalan efektif tanpa saling lempar wewenang. Pelaku UMKM wajib fokus mengembangkan usaha kuliner maupun kerajinan tanpa tergoda menjual minuman beralkohol secara ilegal. Karena pembelinya dan peminumnya bisa saja melibatkan anak kecil dan remaja. (san)
















Discussion about this post