Balikpapan, Borneoupdate.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan menilai penting pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus penanganan HIV/AIDS. Hal itu akan bermula dengan kajian akademik dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Agar ada dasar latar belakang yang jelas terkait temuan kasus dan kebutuhan payung hukum bagi warga kota.
Ketua Bapemperda, Andi Arif Agung mengakui posisi Balikpapan sebagai kota terbuka dan gerbang utama Ibu Kota Negara. Kondisi itu menyimpan kerentanan tinggi terhadap penularan penyakit menular. Arus keluar masuk penduduk dari berbagai daerah terjadi sangat masif setiap harinya melalui jalur udara maupun laut. Kondisi dinamis ini menuntut kesiapan regulasi kesehatan daerah yang manusiawi dan melindungi seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi memang ini penting. Jelas ini kebutuhan mendesak bagi kota minyak. Namun yang mau dibahas ini belum ada kita pegang. Belum ada naskah akademik dari instansi terkait. Itu yang kita perlukan sebagai dasar pembahasan pembentukan perda,” ujarnya, Selasa (17/11).
Tanpa naskah akademik, lanjut Andi Arif, bakal menghambat proses penjadwalan pembahasan aturan daerah. Meski penanganan HIV/AIDS ini masuk kategori prioritas dan sangat mendesak. Pihak DPRD siap memprioritaskan pembentukan perda perlindungan kesehatan tersebut pada tahun depan apabila dokumen naskah akademik segera terpenuhi.
Andi Arif menekankan urgensi hadirnya regulasi khusus untuk menekan laju penyebaran virus HIV. Dirinya meminta jajaran Dinas Kesehatan segera menyiapkan kajian ilmiah dan data lapangan secara akurat. Melalui payung hukum itu tentu akan mempermudah pemerintah kota mengalokasikan anggaran pencegahan, pengobatan gratis, serta penghapusan stigma negatif bagi para penderita.
“Kalau bisa persoalan penanganan HIV/AIDS ini tahun depan langsung kita bahas bersama. Syarat utamanya harus ada naskah akademik dari Dinas Kesehatan terlebih dahulu karena bahan yang mau kita bahas belum ada kita pegang sekarang,” jelasnya.
Andi Arif berkomitmen mendukung produk hukum yang melindungi hak-hak kesehatan setiap warga. Regulasi ini nantinya akan mengatur mekanisme deteksi dini yang mudah, jaminan ketersediaan obat, hingga pendampingan psikologis bagi pasien maupun keluarga. Karena itu perlu sinergi yang solid antara DPRD dan tenaga kesehatan dalam memutus mata rantai penularan penyakit menular di Balikpapan. (san)

















Discussion about this post