Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyuarakan keprihatinan atas maraknya peredaran minuman beralkohol oplosan di lingkungan warga. Fakta lapangan menunjukkan peredaran minuman keras racikan berbahaya ini sudah menyusup hingga ke tingkat warung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena transaksi ilegal itu mulai menyasar dan melibatkan anak-anak di bawah umur.
Situasi ini, kata anggota Komisi I, Andi Arif Agung, menuntut kehadiran negara untuk memutus mata rantai distribusi. Karena di sisi lain, muncul pula wacana pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui toko, warung, hingga pelaku UMKM dengan klasifikasi tertentu. Namun, pihak legislatif tetap berpijak pada aturan hukum yang lebih tinggi.
“Minuman oplosan ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi kota kita. Peredarannya ternyata sudah masuk ke warung UMKM. Bahkan pembelinya mulai melibatkan anak kecil. Kita tidak boleh membiarkan kondisi ini,” ujarnya, Selasa (17/11).
Menurut Andi Arif, minuman oplosan punya bahaya bagi keselamatan nyawa warga. Dirinya meminta aparat penegak hukum bersama instansi terkait tidak menutup mata terhadap kebocoran penjualan minuman keras di tingkat warung kecil. Perlindungan terhadap anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas pertimbangan ekonomi.
“Ini kan jelas racun yang merusak masa depan anak-anak. Alasan ekonomi memang yang jadi latar belakang. Tapi kerusakan yang ditimbulkan juga besar. Makanya kita tidak bisa tinggal diam. Kasus oplosan ini sudah banyak terjadi,” jelasnya.
Andi Arif menambahkan, Komisi I akan mengawal ketat setiap wacana penataan izin penjualan. Agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan nasional. Klasifikasi dan persyaratan ketat wajib berlaku apabila regulasi pusat mengizinkan penataan pada sektor tertentu. Pemerintah daerah tidak boleh membuka celah sedikit pun yang justru mempermudah akses anak di bawah umur terhadap minuman beralkohol.
“Setiap rencana pengaturan penjualan di tingkat toko maupun UMKM harus tetap mengacu pada Perpres Nomor 74 Tahun 2013. Kami di DPRD akan memastikan aturan daerah selaras dengan itu sekaligus memperketat pengawasan lapangan,” tambah politisi Golkar Balikpapan tersebut. (san)
















Discussion about this post