Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyempurnakan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol. Dewan secara khusus mengajak kalangan pondok pesantren dan lembaga keagamaan untuk menyumbangkan pemikiran konstruktif mereka.
Rencana itu, kata Ketua Bapemperda, Andi Arif Agung, bertujuan memperkaya substansi produk hukum daerah. Agar selaras dengan nilai sosial, budaya, dan norma agama yang hidup di tengah warga kota minyak. Pihak DPRD menyadari pengendalian minuman beralkohol tidak cukup hanya mengandalkan pasal sanksi administratif. Regulasi daerah wajib memiliki roh moral yang kuat untuk membentengi generasi muda dari kerusakan karakter.
“Kami minta para ulama, pimpinan pesantren, dan tokoh lintas agama terlibat. Mereka jelas memiliki kedekatan emosional langsung dengan masyarakat bawah. Mereka paham betul dampak sosial peredaran minuman keras di permukiman,” ujarnya, Selasa (17/11).
Masukan dari para tokoh Masyarakat, lanjut Andi Arif, akan menjadi kompas bagi DPRD dalam merumuskan pasal-pasal pengendalian yang tepat sasaran. Ia menilai penting membangun aturan daerah yang berakar pada kearifan lokal. Termasuk meminta seluruh tim penyusun rancangan aturan aktif menjemput aspirasi dari lembaga keagamaan di seluruh kecamatan.
“Kami mendorong keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat. Khususnya dalam revisi perda minuman beralkohol ini. Kami secara khusus mengundang kalangan pesantren dan lembaga keagamaan untuk memberikan masukan,” jelasnya.
Menurut Andi Arif, Bapemperda tidak bisa menyusun peraturan daerah secara tertutup. Apalagi masyarakat merupakan pengguna dari sebuah produk hukum. Maka dialog terbuka dengan para pemuka agama dan tokoh warga akan memperkuat aturan di lapangan. Di mana sinergi antara aspek hukum negara dan norma keagamaan akan memperkokoh ketahanan aturan.
“Masyarakat Balikpapan ini menjunjung tinggi nilai santun, tertib dan rukun. Revisi perda ini harus berjalan dan bermanfaat. Jangan sampai tidak berjalan di lapangan setelah capek kita bahas. Intinya kami siap tampung usulan para kiai,” tuturnya lagi.
Andi Arif mengajak seluruh lapisan warga mengawal proses penyempurnaan aturan daerah tersebut. Langkah bersama ini memastikan Kota Balikpapan tumbuh menjadi kota yang beradab, aman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. (san)
















Discussion about this post