Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mengusulkan dua hal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol. Yakni pengaturan tempat jual dan batasan usia pembeli minuman keras. Pasalnya dua hal tersebut membuat pemerintah kota kesulitan menertibkan peredaran minuman keras di lapangan.
Ketua Bapemperda, Andi Arif Agung menunjukkan sangat banyak kafe atau tempat tongkrongan anak muda yang menjual minuman beralkohol secara bebas. Namun, aparat penegak peraturan daerah tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyegel atau menindak tegas tempat tersebut. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena aturan lama ternyata belum mencantumkan batasan usia minimal bagi pembeli minuman beralkohol.
“Ketiadaan pasal usia ini membuka peluang besar bagi anak-anak di bawah umur untuk membeli miras. Ini jelas situasi darurat bagi kita. Tugas pemerintah menjaga keselamatan jiwa dan akal anak dari kerusakan. Kan miras jelas merusak,” ujarnya, Selasa (17/11).
Andi Arif menyoroti kerentanan hukum yang terjadi saat ini. Dirinya menilai revisi perda ini merupakan prioritas dalam program perda tahun 2027. Karena dengan revisi itu aparat daerah memiliki payung hukum yang jelas. Pemerintah kota bisa menindak pelaku dan penjual miras. Termasuk mencegah anak di bawah umur terlibat transaksi minuman keras.
“Belum adanya revisi Perda Nomor 16 Tahun 2000 ini yang dilematis bagi kita. Banyak tempat tongkrongan sudah kedapatan jual minuman keras. Lalu aturan batas usia pembeli ternyata belum ada sampai sekarang. Kan ada itu anak kecil disuruh beli miras,” jelasnya.
Menurut tegas Andi Arif, Bapemperda mengusulkan pasal pengawasan ketat zonasi tempat penjualan dan kewajiban verifikasi identitas pembeli. Pelaku usaha yang nekat menjual minuman beralkohol tanpa izin atau melayani pembeli di bawah umur akan menghadapi sanksi pencabutan izin usaha secara permanen. DPRD berkomitmen memutus mata rantai penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar dan remaja.
“Kita harus melindungi generasi muda dari ancaman bahaya minuman beralkohol sejak dini. Revisi perda ini menutup seluruh celah hukum lama dengan aturan yang tegas, modern, dan mudah aparat jalankan di lapangan,” tambahnya. (san)
















Discussion about this post