Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota terus mencari solusi terbaik terkait polemik sistem kerja alih daya atau outsourcing. Para wakil rakyat menyadari sistem ini menjadi kegelisahan utama bagi ribuan pekerja di Kota Minyak. Meski terbentur regulasi pusat, parlemen daerah berkomitmen tidak akan lepas tangan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro, mengakui adanya batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengubah struktur hukum outsourcing. Mengingat sistem tersebut merupakan produk hukum yang lahir dari kebijakan pemerintah pusat. Namun, keterbatasan ini tidak menyurutkan langkah DPRD untuk tetap membela kepentingan buruh lokal.
“Saya rasa itu sudah menjadi bagian dari kebijakan nasional. Pemerintah daerah memang memiliki ruang gerak yang terbatas untuk mengubah aturan tersebut secara langsung,” ujarnya, Senin (18/05).
Budiono mengatakan DPRD Balikpapan tetap membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh elemen buruh. Ia memposisikan lembaga legislatif sebagai saluran utama untuk menampung seluruh keluhan dan aspirasi. Baginya, setiap suara pekerja merupakan data penting untuk diperjuangkan ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi.
Pihak legislatif berencana membawa poin-poin keberatan para buruh ke tingkat kementerian dan DPR RI. Budiono ingin memastikan kondisi riil di lapangan tersampaikan dengan jelas kepada para pembuat kebijakan di pusat. Ia menilai aspirasi daerah harus menjadi bahan pertimbangan dalam setiap evaluasi undang-undang ketenagakerjaan.
Selain jalur birokrasi, Budiono mendorong perusahaan penyedia jasa outsourcing di Balikpapan untuk lebih manusiawi. Ia meminta perusahaan tetap menjamin pemenuhan hak-hak dasar meskipun menggunakan sistem kontrak alih daya. Hal ini mencakup ketepatan waktu pembayaran gaji, pemberian tunjangan, hingga proteksi kesehatan yang layak bagi setiap personel.
“Meski sistemnya bersifat nasional, implementasi di daerah harus tetap mengedepankan keadilan. Kami akan terus membuka ruang dialog agar aspirasi teman-teman buruh bisa sampai ke tingkat pusat,” lanjutnya lagi.
Budiono juga mengajak serikat pekerja untuk terus menjalin komunikasi yang harmonis dengan pemerintah kota. Ia meyakini bahwa perjuangan kolektif akan memiliki dampak yang jauh lebih besar. DPRD akan mengawal setiap rekomendasi yang lahir dari diskusi bersama buruh agar menjadi dokumen resmi perjuangan daerah. (sus)
Discussion about this post