Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyoroti adanya perubahan anggaran pengadaan seragam gratis. Pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Balikpapan sampai melakukan pergeseran anggaran terhadap proyek tersebut.
Di mana dalam APBD murni 2022 tercatat biaya pengadaan seragam gratis sebesar Rp 19,6 miliar. Ternyata sampai tahun ajaran baru 2022-2023 pengadaan belum terealisasi. Sementara pihak OPD menyatakan terjadi perubahan anggaran seragam gratis menjadi Rp 23 miliar.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan pembahasan pembiayaan dalam APBD sifatnya tetap. Artinya anggaran yang diketok sudah sesuai kebutuhan di lapangan. Termasuk mengenai kemungkinan ada kenaikan biaya barangnya.
“Jadi anggaran berubah dari Rp 10,6 miliar jadi Rp 23 miliar sekian. Infonya mereka sudah mengajukan pergeseran anggaran ke Pemerintah Provinsi Kaltim. Itu pergeseran atas program yang ada di satuan kerja,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Balikpapan, Rabu (13/07).
Selain itu, lanjut Parlindungan, pihaknya juga mempertanyakan alasan spesifikasi barang sebagai penyebab pergeseran anggaran. Sebab pengajuan anggaran dari satuan kerja biasanya sudah lengkap dengan spesifikasi atas barang dan jasa. Sehingga proses pelaksanaan tidak keluar dari petunjuk teknis yang sudah tertera.
“Ini mungkin berkaitan dengan spesifikasi barangnya. Seperti apa sih spek seragamnya kami juga belum tahu. Kok baru sekarang bahas spesifikasi. Artinya pada saat dinas mengajukan anggaran di APBD murni 2022 berarti tidak valid dong,” tuturnya lagi.
Menurut Parlindungan, pihak pemerintah sebenarnya bisa melakukan langkah antisipasi sejak awal. Seperti soal spesifikasi barang yang harus fix ketika pengajuan. Mengingat program seragam gratis merupakan bagian dari janji politik walikota terpilih. Seharusnya itu juga sudah tertuang secara lengkap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Harusnya di awal pemerintah sudah menyiapkan itu. Kan ini bagian dari RPJMD walikota terpilih. RPJMD kan bukan minggu kemaren dibuat. Pada saat kampanye itu sudah ada. Lalu disahkan saat jadi walikota,” tandasnya. (FAD)
Discussion about this post