Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan belum adanya penyelesaian terhadap struktur jabatan di sejumlah satuan kerja. Hal ini dinilai bisa menyebabkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa maksimal. Karena pelaksana tugas tidak memiliki kekuatan kebijakan seperti pejabat definitif.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan hingga kini masih ada kekosongan jabatan di beberapa OPD. Akibatnya sampai ada rangkap jabatan. Kondisi ini tentu memperlihatkan kemungkinan krisis SDM di tingkat eksekutif. Padahal semua memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Masih banyak kepala dinas kosong. Bagaimana mau mengoptimalkan pelayanan jika kepala Dinas masih banyak yang Pelaksana Tugas (Plt),” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Balikpapan, Jumat (03/03).
Budiono menjelaskan, tantangan ke depan tentu semakin berat. Salah satunya target pendapatan asli daerah (PAD) 2023 sebesar Rp 1,08 triliun lebih. Tapi untuk jabatan Kepala Dinas Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPPDRD) Kota Balikpapan masih dijabat Plt. Untuk mengoptimalkan target dan kekosongan OPD seharusnya walikota sesegera mungkin mengisi kekosongan jabatan sehingga pelayananan akan optimal.
“Untuk itulah sesegera mungkin mengisi dan memilih pejabat definitif mau bagaimana proses dan caranya sehingga tanggung jawabnya lebih maksimal. Jangan seperti saat ini ketika dimutasi sampai sekarang belum ada penggantinya,” tuturnya lagi.
Penempatan posisi pejabat, tambah Budiono, memang menjadi hak prerogatif dari walikota. Tapi hal itu harus terus berlangsung dan berkesinambungan. Jangan sampai ada kekosongan atau rangkap jabatan. Apalagi pemerintah tentu memiliki aturan promosi atau rotasi aparatur sipil negara (ASN) dan analisa jabatan yang jelas.
“Kalau selama ini masih banyak kepala OPD yang diisi Plt (pelaksana tugas), maka bisa dikatakan pemkot krisis SDM. Kami ingin ada solusi secepatnya. Jangan dibiarkan saja,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post