PPU, Borneoupdate.com – Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memerlukan perhatian. Terutama dari sisi pemerintah yang harus berupaya mencegah masyarakat yang bertani beralih ke perkebunan. Meski tidak bisa secara tegas memaksa mereka yang tidak mematuhi permintaan pemerintah.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten PPU, Sujiati menyebutkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah setempat. Khususnya ketersediaan fasilitas umum di bidang pertanian. Mulai dari bibit, alat pertanian, irigasi hingga pupuk subsidi. Agar para petani mau mempertahankan lahannya sebagai persawahan.
“Ini yang harus kita kasih atensi. Banyak petani di Kabupaten PPU yang lahannya beralih fungsi. Kecamatan Babulu contohnya. Kan di situ dominasinya pertanian. Tapi kini perlahan fungsi lahan pertanian beralih ke lahan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya, Rabu (27/03).
Meski begitu, lanjut Sujiati, pihaknya memang sulit menahan laju perpindahan fungsi lahan. Apalagi itu berkaitan dengan nilai ekonomis dari pengelolaan lahan warga. Maka pemerintah setempat yang perlu membuat kebijakan strategis sebagai bentuk pencegahan. Mungkin lewat penyediaan bantuan bagi para petani yang mau mempertahankan lahannya.
“Kita akui alih fungsi lahan memang sulit untuk dicegah. Selama pemerintah tidak dapat memenuhi keinginan para petani. Yang strategis lah seperti pupuk subsidi. Kalau pupuk susah kan hasil tanaman juga menurun,” tuturnya lagi.
Selain itu, tutur Sujiati, petani juga masih kesulitan air membangun irigasi. Sementara kebutuhan itu cukup mendesak untuk pengairan sawah. Maka menanam pohon kelapa sawit tentu menjadi pilihan. Alasan utamanya memang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. “Mereka menanam sawit karena memang tidak ada air. Itu bagaimana mau tanam padi kalau irigasi susah. Kasian keluarga mereka,” jelasnya.
Untuk itu, Sujiati berharap posisi PPU sebagai penyangga IKN menarik perhatian pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan Bendung Sungai Telake. Karena proyek ini sudah dihentikan setelah sempat bakal terealisasi di tahun lalu. “Dulu sudah berproses tapi dialihkan ke IKN dengan alasan pasokan air di sana harus utama. Sekarang kan sudah selesai harusnya kembali utamakan,” tandasnya. (MAN/Adv)
Discussion about this post