PPU, Borneoupdate.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyebut dialog ketenagakerjaan bertajuk “Ngopi Bareng Dunia Kerja” sebagai strategi mendorong pembahasan isu sensitif. Salah satunya implementasi upah minimum sektoral (UMS) di PPU. Di mana pada kegiatan yang berlangsung Sabtu (03/05), sekitar 50 perwakilan pekerja dan perusahaan turut hadir.
Kepala Disnakertrans PPU, Marjani, menyatakan bahwa forum ini sengaja dirancang agar seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan secara terbuka. Khususnya terkait isu UMS yang kerap memicu polemik. “Kami ingin mengumpulkan informasi langsung dari lapangan. Upah minimum sektoral menjadi perhatian karena sering kali belum terimplementasi secara optimal di daerah. Forum ini menjadi langkah awal untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan perusahaan,” ujarnya.
Marjani menyebut pemerintah daerah akan terus berperan sebagai mediator dalam setiap proses penyusunan dan pelaksanaan UMS. Ia berharap forum informal seperti ini mampu memunculkan kesepakatan yang adil dan mencerminkan kondisi riil dunia usaha. “Pemerintah hadir untuk memfasilitasi, bukan memihak. Kami ingin UMS disepakati berdasarkan dialog, bukan tekanan,” jelasnya.
Selain membahas UMS, lanjut Marjani, forum santai ini juga membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan lain. Mulai pemutusan hubungan kerja (PHK), keamanan kerja dan pelatihan tenaga kerja. Dirinya menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarpihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. “Masalah ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kita butuh sinergi dan saling pengertian,” tuturnya lagi.
Menurut Marjani, Bupati PPU juga memberikan dukungan penuh terhadap forum ini dan mendorong agar dialog tripartit menjadi agenda rutin. Ia memuji pendekatan Disnakertrans yang menghadirkan suasana santai namun substansial, sehingga seluruh pihak merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat.
“Silaturahmi seperti ini membuka ruang komunikasi dua arah. Pemerintah bisa mendengar langsung dari pekerja dan perusahaan. Inilah bentuk keterbukaan yang ingin kami bangun di PPU. Karena banyak isu sensitif yang perlu penanganan,” lanjutnya.
Marjani juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga iklim kerja yang sehat dan produktif. Ia meminta seluruh pihak menanggalkan ego sektoral demi kemajuan bersama. “Yang kita bangun bukan hanya pabrik atau perusahaan, tapi ekosistem kerja yang saling menghormati dan menguntungkan semua pihak,” tambahnya. (*/ANA/DiskominfoPPU)
Discussion about this post