Balikpapan, borneoupdate.com
DPRD Kota Balikpapan berjanji, akan memperjuangkan keterlibatan tenaga kerja lokal (naker) di proyek perluasan area kilang minyak Pertamina, di Balikpapan yang masih sangat minim.
Persoalan tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi I, komisi IV DPRD Balikpapan, Dinas Tenaga Kerja dan Presidium Tim 11 ormas gabungan se Balikpapan, Senin sore (12/8/2019).
“Tuntutan kita adalah realisasi hasil rapat pada tahun 2018 lalu, agar Pertamina dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal, pengusaha lokal dan transparan dalam penyaluran dana CSR, termasuk kasus tumpahan minyak,” kata Andi Samsir Ketua Presidium Tim 11
Sebab proyek perluasan kilang pertamina Balikpapan yang terdiri atas empat proyek perluasan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan dua proyek pembangunan baru Grass Root Refinery (GRR) yang dikerjakan sejak tahun 2018 lalu, yang diharapkan dapat membuka peluang lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja lokal, namun kenyataannya tidak berlaku bagi tenaga kerja lokal.
“Kami mempertanyakan dimana posisi pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib pekerja lokal, agar diprioritaskan mengisi lowongan di proyek perluasan kilang Pertamina tersebut,” lanjut Samsir.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Mieke Henny berjanji akan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan pihak terkait termasuk Pertamina.
“Masa jabatan saya kan sudah hampir habis, kita usahakan untuk menggelar RDP dan setelah pelantikan hasil risalahnya akan diserahkan ke dewan yang baru,” kata Mieke.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan Tirta Dewi, enggan berkomentar banyak. Sebab sudah berulang kali pihaknya meminta ke Pertamina, untuk memaksimalkan tenaga kerja lokal agar diterima dalam proyek RDMP.
“Sampai saat ini baru ada 119 lowongan kerja yang masuk, terus kami mau paksa seperti apa,” tutup Tirta. (TS1982/FAD)
Discussion about this post