Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mendesak Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) segera memproses pengambilalihan lahan perumahan yang masuk kategori Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Desakan tersebut terkait mandeknya pembangunan infrastruktur di lingkungan tempat tinggal mereka. Meski sudah berulang kali menyampaikan aspirasi lewat reses dan dialog bersama anggota dewan.
Anggota Komisi III, Wahyullah Bandung mengakui selama ini banyak warga yang menyampaikan keluhan. Terutama mengenai perbaikan jalan lingkungan dan saluran drainase yang rusak parah. Namun, pemerintah kota selalu terbentur aturan administrasi sehingga tidak bisa mengucurkan anggaran pembangunan. Status kepemilikan lahan perumahan yang belum diserahkan oleh pihak pengembang kepada pemerintah menjadi penghambat utama perbaikan fasilitas publik tersebut.
“Kondisi ini jelas merugikan kenyamanan dan keselamatan hidup Masyarakat. Sudah banyak kasusnya kita lihat di berbagai pemberitaan. Makanya kami minta Disperkim cepat menyelesaikan kebuntuan status aset tersebut,” ujarnya, Rabu (11/11).
Saat ini, lanjut Wahyullah, sudah ada kepastian hukum dari pemerintah pusat. Yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2026. Aturan ini memberikan kepastian hukum agar proses pembangunan lingkungan warga segera berjalan tanpa hambatan. Di mana pemerintah tinggal mengeluarkan surat keterangan status terlantar sebagai dasar pengambilalihan PSU.
“Kini aturannya sudah ada. Tinggal pelaksaan di lapangan saja. Aspirasi dari mereka sudah lama tidak terealisasi. Kendala awalnya kan pada status lahan. Sekarang itu sudah ada solusinya dari pusat langsung. Tidak perlu revisi perda lagi,” jelasnya.
Menurut Wahyullah masyarakat sangat mengharapkan sentuhan dana pembangunan dari pemerintah daerah. Khususnya untuk memperbaiki akses jalan yang berlubang. Komisi III juga siap mengawal kinerja Disperkim dalam melakukan verifikasi dan penelusuran seluruh dokumen perumahan bermasalah di kota minyak.
“Kami minta Disperkim harus segera bergerak cepat. Tinggal proses pengambilalihan lahan saja. Jadi statusnya sudah bisa menjadi milik pemerintah daerah. Setelah itu baru kita bahas anggaran pembangunan yang bisa diberikan,” tuturnya lagi.
Wahyullah menambahkan, Dinas terkait tidak boleh bersikap pasif menunggu itikad baik pengembang yang sering kali sulit ditemui atau sudah meninggalkan proyek. Jemput bola secara administratif menjadi kunci utama untuk menyelamatkan hak-hak dasar warga perumahan. (ind)
Discussion about this post