Paser, Borneoupdate.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi menyoroti masalah yang kerap terjadi di Kecamatan Long Kali. Pasalnya, lokasi tersebut ditargetkan sebagai kawasan penunjang sektor pertanian.
Dengan dijadikannya lokasi tersebut sebagai penambahan kawasan pengembangan pangan dalam skala luas atau food estate, menurutnya persoalan banjir tahunan perlu ditindak dengan baik lebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.
“Kami minta solusi masalah banjir tahunan di Kecamatan Long Kali menjadi perhatian khusus pemerintah kabupaten untuk minmalisir masalah penunjang sektor pertanian di Kecamatan Long Kali,” ujar politisi PKB itu, Selasa (12/4/2022).
Adanya wacana pembangunan Bendungan Lambakan oleh Pemerintah Pusat di Kecamatan Long Kali, menurut dia, menjadi solusi penanganan banjir dan mendukung pengembangan sektor pertanian, kendati masih menantikan realisasi dari program pembangunan tersebut.
“Masalah banjir di Long Kali tidak bisa apa-apa, kecuali Bendungan Lambakan itu terbangun air baru bisa di kendalikan. Kalau tanpa bendungan, pastinya susah menangani masalah banjir,” ucap wakil rakyat Dapil (daerah pemilihan) Long Kali-Long Ikis tersebut.
Diketahui, Pemkab Paser pada 2023 mendatang, bakal fokus pada pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.
Pengembangan industri pengolahan tersebut, bahkan direncanakan ada penambahan luasan lahan utamanya komoditas padi dengan membidik Kecamatan Long kali, di antaranya 350 hektare di Desa Sebakung Makmur, 747 hektare di Sebakung Taka dan 255 hektare di Maruat.
Adanya aspek pendukung dalam mempersempit masalah bencana banjir tahunan serta menyokong pengembangan dari sektor pangan, dipastikannya akan didukung di DPRD Kabupaten Paser dan harus segera dilakukan pemetaan oleh OPD terkait.
Sehingga wujud pembangunan infrastruktur seperti penyelesaian jaringan irigasi, normalisasi sungai, pengendalian banjir, pembangunan tanggul tambak, akan disetujui jika hal tersebut memang dinilai perlu dilaksanakan.
“Keran penanganan di sana telah ada, dalam kerangka perencanaan sudah menetapkan link-link mana yang mesti diselesaikan terlebih dahulu,” kata Hendra Wahyudi. (BHA)
Discussion about this post