Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan terus mengingatkan pemerintah tentang target pemasukan daerah tahun ini. Pasalnya ada banyak peraturan dari pusat yang mengurangi kebijakan pajak dan retribusi daerah. Meski tujuannya terkait menarik investasi dan pengembangan pembangunan di berbagai wilayah.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan target tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mencapai Rp 1 triliun. Di sisi lain pemerintah juga berhadapan dengan beragam tantangan. Seperti ada sektor pajak dan retribusi yang belum maksimal pemasukannya.
“Ini yang sering kami sampaikan dalam berbagai kesempatan. Ada beberapa sektor pendapatan tidak bisa dipungut seperti iklan rokok. Lalu beberapa sumber yang ada ternyata belum optimal,” ujarnya, Selasa (14/05).
Untuk itu, lanjut Budiono, pihaknya terus mendorong perbaikan pada manajemen pemasukan daerah. Mulai dari kajian, analisa, dampak hingga evaluasi di lapangan. Agar kesepakatan target PAD setiap tahun itu terpenuhi. Sebab setiap tahun pemerintah selalu saja mengajukan revisi target PAD pada pembahasan APBD perubahan.
“Harapan kita semua tentu target PAD itu tercapai. Maka ada baiknya sama-sama lihat kondisi di lapangan. Jangan sampai target tinggi sampai Rp 1 triliun. Lalu ujungnya saat pembahasan APBD perubahan malah revisi lagi,” tuturnya lagi.
Menurut Budiono, pihak DPRD siap memberikan dukungan secara regulasi dalam upaya menggali potensi PAD. Terutama dalam upaya pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan daerah. Salah satunya pada penggunaan tapping box pajak. Padahal itu mempermudah pemerintah mengawasi setiap transaksi yang terjadi.
“Intinya kita cari solusi. Contoh soal larangan iklan reklame rokok. Pastilah kita kehilangan PAD di situ. Nah harus ada solusi penggantinya. Belum lagi soal tapping box pajak. Kan hasil sidak DPRD menunjukkan juga tidak jalan,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post