Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menuntut komitmen serius seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait keterbukaan informasi. Pihak dewan menilai sejumlah kepala OPD masih menutup diri terhadap akses data dan dokumen anggaran.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro, menyoroti kinerja para pimpinan OPD yang terkesan enggan berbagi data mentah. Padahal, transparansi data menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif.
“Kami mencatat komunikasi sejumlah Kepala Dinas masih sangat minim. Mereka seolah-olah menjaga jarak saat kami meminta detail dokumen anggaran,” ujarnya, Sabtu (02/05).
Budiono mengatakan DPRD memerlukan dokumen tersebut untuk membedah efektivitas program kerja pemerintah. Tanpa data yang akurat, anggota dewan sulit mengukur capaian kinerja setiap dinas secara objektif.
Ia menyayangkan sikap tertutup ini masih terjadi di era keterbukaan informasi publik. Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat yang pertanggungjawabannya harus jelas dan bisa diakses oleh lembaga pengawas.
“Jangan ada yang mereka tutupi. Kami ini mitra kerja, bukan pengganggu. Transparansi dokumen anggaran itu kewajiban, bukan pilihan bagi setiap OPD,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Budiono mengingatkan data yang tidak transparan berpotensi menghambat proses pembahasan anggaran di masa mendatang. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada kecepatan distribusi program pembangunan bagi masyarakat Balikpapan.
Selama ini, DPRD seringkali hanya menerima laporan global tanpa rincian teknis yang mendalam. Kondisi ini menyulitkan komisi-komisi di dewan untuk memberikan masukan atau evaluasi terhadap kendala lapangan yang OPD hadapi.
“Kami mint aini jadi perhatian khusus walikota dan jajarannya. Utamanya soal pola komunikasi para bawahannya. Kami minta para pimpinan dinas lebih kooperatif dalam menyediakan data yang bersifat publik,” tuturnya lagi.
DPRD, tambah Budiono, bakal menjadwalkan rapat koordinasi khusus dalam waktu dekat. Agenda tersebut bertujuan untuk menyinkronkan standar penyediaan data informasi antara eksekutif dan legislatif demi tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami ingin sinergi yang nyata. Pemerintah Kota dan DPRD harus satu frekuensi dalam transparansi anggaran agar pembangunan kota berjalan tepat sasaran,” tambahnya. (san)
Discussion about this post