Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah itu sebagai antisipasi menghadapi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pembangunan prioritas tetap berjalan sesuai rencana.
Anggota DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan optimalisasi PAD harus menjadi fokus utama pemerintah daerah pada tahun anggaran mendatang. Di mana langkah ini tidak hanya untuk menutup potensi defisit, tetapi juga sebagai bagian dari kemandirian fiskal daerah. Agar tidak tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami mendorong pemerintah daerah menggali potensi PAD secara maksimal. Sektor pajak, retribusi dan kerja sama investasi daerah harus benar-benar dioptimalkan. Jadi Balikpapan tidak terlalu bergantung pada dana pusat,” ujarnya, Rabu (29/10).
Andi mengakui pemangkasan dana pusat hingga 60 persen akan berdampak signifikan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pemerintah perlu menata ulang prioritas pembangunan agar pengeluaran publik tetap efisien dan tepat sasaran. Di sisi lain harus ada solusi terhadap persoalan tersebut.
“Dalam kondisi fiskal terbatas, efisiensi anggaran mutlak dilakukan. Tapi efisiensi jangan sampai menghambat pelayanan dasar dan program strategis masyarakat. Karenanya perlu kita cari solusi bersama di tengah keterbatasan ini,” jelasnya.
Menurut Andi, potensi PAD Balikpapan masih sangat besar, terutama dari sektor jasa, perdagangan dan investasi daerah. Pemerintah juga dapat memperkuat basis pendapatan melalui digitalisasi pajak daerah dan pengawasan penerimaan yang lebih transparan.
“Kita punya peluang besar dari pajak reklame, parkir, hingga pajak restoran dan hotel. Pemerintah tinggal memperkuat sistem dan memperluas basis wajib pajak. Perkuat digitalisasi pajak dan antisipasi kebocoran yang terjadi,” tuturnya.
Andi menjamin DPRD akan mengawal penuh upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal. Termasuk memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kemandirian fiskal menjadi kunci agar Balikpapan bisa menghadapi ketidakpastian ekonomi nasional.
“Prioritas pembangunan itu sudah jelas. Mulai layanan publik, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Itu kan sudah masuk hak dasar warga kita. Makanya jangan sampai efisiensi justru mengorbankan kebutuhan dasar warga,” tambahnya. (ANE)
Discussion about this post